Lombok Barat (Inside Lombok) – Wakil Ketua I DPRD Lombok Barat (Lobar), Hj. Nurul Adha menilai mitigasi bencana di Lobar belum dilakukan secara runut. Bahkan penanganan bencana di kabupaten tersebut disebutnya kerap kali tidak sampai tuntas.
Disebutnya, dalam mitigasi bencana harus ada pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana. Kemudian, identifikasi terkait persoalan yang berpotensi mengakibatkan bencana tersebut terjadi juga dibutuhkan, sehingga jika penyebab bencana tersebut sudah diketahui, bisa ditentukan langkah untuk mencegah terjadinya bencana serta anggaran yang dibutuhkan.
“Nah ini yang saya lihat mitigasi kita itu tidak runut dan penanganannya tidak tuntas,” ketus politisi perempuan asal Kediri ini, Selasa (14/02/2023). Dicontohkannya, seringkali terjadi air bah atau banjir di Lobar, kemudian Pemda Lobar sebatas datang membawa bantuan. “Padahal bukan itu yang kita harapkan,” imbuh dia.
Nurul menyebut dalam mitigasi ini harusnya ada perencanaan, untuk mengetahui akar masalah yang menyebabkan bencana. Kemudian harus ada juga perencanaan penanganannya.
“Kemudian terhadap korban yang rumahnya terdampak, apa penanganannya untuk korban banjir ini? Tidak hanya butuh Sembako, tapi misal perbaikan rumah dan seterusnya,” lugas dia.
Penanganan itu tentu saja membutuhkan kesiapan anggaran yang tidak sedikit juga. “Saya kira kalau pemda menganggap ini serius dan prioritas, mestinya ya harus disertai dengan anggaran yang dianggap prioritas,” tegasnya.
Misalnya, dari bencana banjir bandang yang terjadi di Sekotong, jika penyebabnya sudah bisa diidentifikasi. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya untuk antisipasi maupun penanganan. Sehingga anggaran yang dibutuhkan pun bisa diperkirakan.
“Kalau ini terjadi setiap tahun, mestinya pemda sudah ada perencanaan anggarannya. Karena ini bencana yang sifatnya tahunan terjadi,” saran dia. Pihaknya berharap ke depan penanganan bencana di Lobar tidak sebatas upaya pencegahan, melainkan juga persiapan penanganan hingga tuntas, serta kesiapan anggaran. “Itu baru namanya serius, itu baru namanya program prioritas,” lugas perempuan yang akrab disapa Umi Nurul ini.
Namun jika Pemda Lobar tidak menyiapkan anggaran yang memadai secara serius, kata dia, itu sama saja dengan membiarkan musibah yang sama akan terus berulang lagi. “Jadi PR kita akan tambah lagi-tambah lagi, tambah lagi rumah yang rusak, tambah lagi korban. Justru mungkin yang kelihatannya kecil Sembako, tapi kita tidak menangani secara tuntas, akhirnya jadi banyak pengeluaran kita,” ujarnya mengkritisi.
Kendati, pihaknya mengapresiasi sudah ada keseriusan dari Pemda Lobar untuk menangani bencana yang sudah masuk dalam program prioritas tahun ini. “Nah ini kan artinya kalau sudah masuk dalam program prioritas, penanganan bencana sudah semestinya masuk dalam pikiran pemda untuk diprioritaskan. Ini saya apresiasi karena ada dalam dokumen program prioritas pemda,” ujar politisi PKS ini.
Menurutnya, hal itu harus disertai juga dengan keseriusan dan prioritas program. Nurul mengaku, dari laporan yang diterima pihaknya terkait mitigasi dan penanganan bencana di Lobar masih terkendala minimnya anggaran, serta kurangnya tenaga teknis yang keterampilannya perlu diupgrade. “Solusi-solusi mesti ada, kalau misal kekurangan anggaran kan solusinya apa?” pungkasnya. (yud)
