Lombok Barat (Inside Lombok) -Masyarakat meminta kepastian Pemda Lombok Barat (Lobar) untuk pelebaran jalan dari pertigaan Jerneng – Perampuan, Kecamatan Labuapi. Selama ini, kondisi jalan yang lebarnya kurang lebih hanya sekitar tiga meter itu tersebut seringkali menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Terutama karena kendaraan roda empat pun nyaris tidak bisa.
Padahal, akses jalan tersebut menjadi salah satu rute utama yang melewati beberapa desa. Antara lain Desa Bagik Polak Barat, Telagawaru, Karang Bongkot, hingga Desa Perampuan.
Anggota DPRD Lobar Dapil Labuapi – Kediri, H. Adnan mengaku masyarakat sudah lama mengeluh dan menuntut kepastian janji Pemda Lobar untuk pelebaran jalan tersebut. “Saya juga sudah sering suarakan ke dinas PUPR, tapi sampai sekarang tidak juga direalisasikan” ungkapnya, Rabu (13/10).
Dirinya bahkan menyinggung Pemda Lobar yang terkesan hanya janji tanpa realisasi. Pasalnya, fokus pembahasan justru pada perencanaan pembangunan jalan Sopoq Angen. Padahal menurut dia, pelebaran jalan yang sudah ada di jalur Jerneng – Perampuan itu jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat.
“Dari dulu hanya janji-janji saja. Tidak ada realisasi sampai saat ini. Malah yang tidak penting itu yang akan dibangun, seperti jalan Sopoq Angen,” keluh anggota DPRD Lobar asal Telagawaru tersebut.
Menurutnya, janji Pemda Lobar untuk pelebaran jalan itu sudah disampaikan sejak masih adanya program Prime. Yaitu program hibah dari Australia untuk perbaikan jalan di Lobar. Namun hingga program tersebut berlalu, pelebaran jalan tak kunjung dilakukan.
“Dari zaman pak Zaini kan sudah ada perencanaan untuk jalan ini. Dalam perencanaan anggarannya sekitar Rp4 miliar untuk pelebaran. Karena harus membebaskan lahan milik warga,” ungkapnya.
Menurut Adnan pembiayaan terbesar hanya diperlukan untuk pelebaran di Desa Perampuan. Mengingat wilayah tersebut padat penduduk. Bahkan, kalaupun memang pelebaran itu tidak bisa langsung dilakukan secara menyeluruh, aa menyarankan agar bisa dilakukan bertahap.
“Kalau memang tidak bisa semuanya, ya tidak apa-apa kalau setengah dulu,” tegas Ketua PAN Lobar ini. Adnan mengingatkan, jangan sampai realisasi pelebaran jalan itu dilaksanakan setelah masyarakat harus turun aksi. Untuk itu pelebaran jalan bisa masuk dalam program prioritas pada 2022 mendatang.
“Kemarin Dinas PUPR langsung yang mengatakan akan dimasukkan dalam program tahun 2022,” ujarnya.
Sekda Lobar, H. Baehaqi mengatakan jalan yang melintasi Kantor Camat Labuapi memang berstatus jalan kabupaten. Untuk menjawab keluhan masyarakat, pihaknya akan memastikan apakah pelebaran jalan yang dimaksud sudah masuk dalam program atau belum.
Kendati demikian, untuk realisasi program pelebaran jalan tersebut tetap disebutnya harus kembali menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
“Untuk memastikan pelebaran jalan itu harus tetap mempertahankan kondisi anggaran. Karena ketika nanti jalan sudah bagus, itu nanti akan berdampak ke peningkatan ekonomi daerah juga,” ujarnya. Ditegaskan, pihaknya akan memperluas akses transportasi di Lobar sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Akan kita bangun (Jalan) sampai ke pelosok. tetapi itu tergantung kemampuan daerah,” pungkas Baehaqi.
