Lombok Barat (Inside Lombok) – Masih banyak orang tua yang belum melakukan vaksinasi Covid-19 diakui turut menjadi kendala dalam percepatan progres vaksinasi anak di Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, orang tua tersebut justru tidak memberi izin juga pada anaknya untuk menerima vaksinasi.
Hal tersebut bahkan telah menjadi atensi DPRD Lobar. Pihak legislatif meminta masyarakat dan seluruh pihak dapat mendukung percepatan vaksinasi ini. Terutama agar pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh di sekolah dapat segera terealisasi.
Selain itu, pemerintah pusat telah memotong sekitar Rp 56 miliar Dana Alokasi Umum (DAU) Lobar yang direfocusing untuk penanganan Covid-19. Termasuk untuk pendanaan program vaksinasi.
“Kendala vaksinasi anak di Lobar adalah izin orang tua. Ada yang tidak mengizinkan anaknya. Terutama yang orang tuanya juga belum divaksin, jadi anaknya ikutan,” beber Kabid P3KL Dikes Lobar, dr. H. Ahmad Taufik Fathoni saat dikonfirmasi, Jumat (21/01/2022)
Ia pun meminta agar Dikbud dan Kemenag bisa lebih aktif mendata sekolah yang sebagian besar muridnya belum divaksin. Karena mereka lebih mengetahui data persetujuan orang tua tersebut.
“Untuk vaksinasi anak di Lobar, sampai 20 Januari itu di angka 83,2 persen,” ujarnya. Dari persentase tersebut, total anak usia 6-11 tahun yang sudah divaksin mencapai 64 ribu orang lebih, dari target 78 ribu anak.
Diterangkan, saat ini Lobar pun sudah memulai vaksinasi dosis kedua untuk anak. Angkanya sudah mencapai sekitar dua persen lebih. “Minimal 80 persen anak-anak di tiap sekolah harus sudah divaksin, itu harus dicapai untuk bisa PTM menyeluruh. Ada juga sekolah yang progresnya sudah mencapai 90 persen,” papar Fathoni.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha menyebut perlu adanya dukungan guru dan orang tua agar anak mau mengikuti vaksinasi. Dengan begitu pelaksanaan PTM di Lobar bisa dilaksanakan secara penuh, tanpa perlu menerapkan model sif bagi siswa
“Semua kita, termasuk guru dan orang tua, perlu melakukan ikhtiar dengan baik untuk sama-sama mencegah penularan Covid-19 ini,” ujar Adha.
Di samping itu, ia menilai perlunya sinergitas dari semua pihak untuk mendukung percepatan vaksinasi. Agar anggaran daerah yang sudah dipotong oleh pusat tidak sia-sia. Di mana tahun ini, DAU Lobar dipotong sebesar delapan persen.
“DAU Lobar tahun ini sekitar Rp700 miliaran, tapi dipotong delapan persennya sekitar Rp56 miliaran. Saya rasa angka refocusing ini cukup besar,” pungkasnya. (yud)
