Mataram (Inside Lombok) – Tahun ini Kota Mataram kembali meraih kategori madya atau sebagai Kota Layak Anak. Masih bertahannya pada kategori madya karena masih ada hak anak di Kota Mataram yang belum terpenuhi.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany Kamis (29/7) di Mataram. Ia mengakui, masih banyak yang harus diperbaiki di Kota Mataram sehingga bisa naik kategori.
Namun, tahun ini ditargetkan ada perubahan sehingga tahun depan bisa meningkat. Di mana, kategori untuk Kota Layak Anak mulai dari yang terendah yaitu Pratama, Madya, Nindya dan Utama.
“Kan masih banyak yang harus kita perbaiki. Seperti ruang bermain ramah anak, kemudian pemenuhan hak-hak dasar. Hak sipil kita masih kita masih 96 persen yang memiliki akta itu yang harus digenjot juga,”katanya
Dewi menerangkan, penilaian lain yang menjadikan indikator Kota Layak Anak yaitu dengan pemanfaatan waktu luang. Orang tua dituntut untuk mengasuh anak -anaknya dengan maksimal terlebih pada pandemi Covid-19 ini. Sehingga tidak adalagi ada anak-anak yang berkeliaran dijalan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama dengan para orang tua.
“Ini tergantung dari pengendalian diri dari orang tua. Kalau di sistem konvensi hak anak ditekankan, pengendalian diri orang tua dalam rangka pengasuhan putra putri tercinta. Karena selama ini banyak yang mereka tidak tahun tentang rumah itu, tapi selama pandemi mereka tahu,”katanya
Selain itu, bagian lain yang menjadi penilaian yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Dalam ini pemerintah Kota Mataram mengintervensi dalam hal protokol kesehatan dan juga bantuan kepada anak dan perempuan yang terpapar Covid-19.
Untuk saat ini, Kota Mataram juga belum memiliki tempat ibadah ramah anak. “Ini yang belum di launching. Kalau sekolah ramah anak sudah hampir tuntas. Sehingga tinggal launching masjid ramah anak, gereja ramah anak,”katanya
Sementara terkait dengan masih banyaknya iklan rokok, menjadi perhatian serius DP3A Kota Mataram. “Itu juga yang akan kita benahi dengan gugus pokja, gugus tugas KLA. Karena memang penilaian untuk bisa KLA sangat detail,”katanya
Sementara itu, Wakil Walikota Mataram TGH. Mujiburrahman meminta agar DP3A berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Sehingga hak – hak anak bisa segera terpenuhi.
