Lombok Tengah (Inside Lombok) – Rendahnya kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih menjadi persoalan. Untuk insentif dari Pemerintah Daerah (Pemda) saja, jumlahnya terbatas hanya Rp100 ribu per bulan.
“Untuk beli bensin saja tidak akan cukup 100 ribu per bulan itu,” ujar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Jeni MY saat hearing di Kantor DPRD Loteng, Rabu (13/10).
Jumlah insentif yang masih rendah dinilai sangat tidak adil bagi guru honorer di Loteng. Padahal Pemda Loteng sendiri selalu mengagung-agungkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diklaim selalu mengalami peningkatan.
“Padahal katanya PAD Loteng sangat tinggi, capai Rp200an miliar. Kenapa itu tidak dipakai juga untuk menambah jumlah insentif kita,” kata salah seorang guru honorer Loteng, Khair di lain kesempatan.
Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Loteng, Lalu Muliawan mengakui kecilnya insentif bagi guru honorer tersebut. Hal itu disebabkan keterbatasan fiskal keuangan Pemda Loteng.
“Kita baru mampu memberikan (insentif) segitu. Karena anggaran sekarang semakin kecil, apalagi setelah Covid-19. Sekarang banyak anggaran yang di-refocusing untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.
Disebutkan, jumlah guru honorer yang mendapatkan insentif sekitar 2.867 orang dengan total anggaran mencapai Rp3,4 miliar per tahun. Padahal total guru honorer di Loteng mencapai 4.000 orang lebih.
Pasalnya, baru 2.867 orang yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK). Diharapkan sisa guru honorer yang belum mendapatkan insentif tersebut bisa mendapatkan insentif yang sebelumnya diberikan kepada honorer yang lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Jadi dialihkan insentifnya ke honorer yang belum dapat insentif,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Loteng, Legewarman mengatakan kenaikan insentif guru honorer tersebut sudah diupayakan sejak lama. Tahun lalu kenaikannya diusulkan sebesar Rp200 ribu per bulan. Akan tetapi, kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan hal itu.
Oleh karenanya, perlu diupayakan langkah lain untuk membantu para guru honorer di Loteng. Di antaranya dengan memfasilitasi mereka BPJS Ketenagakerjaan.
“Karena insentif sangat rendah. Ini jauh dari rasa kemanusiaan. Sehingga paling tidak, kalau insentif tidak bisa dinaikkan, maka paling tidak Pemda bisa memperhatikan lewat BPJS,” katanya.
