Lombok Tengah (Inside Lombok) – Jembatan penghubung Desa Batu Jangkih dan Montong Sapah yang ada di Kecamatan Praya Barat Daya tak kunjung diperbaiki. Padahal kondisi jembatan yang putus total membuat masyarakat kesulitan beraktivitas, termasuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Potret buruknya infrastruktur beserta dampak yang dirasakan masyarakat di desa tersebut salah satunya terpantau pada Kamis (19/5) lalu, di mana dalam sebuah video amatir yang diambil masyarakat sekitar nampak seorang ibu hamil terpaksa dibopong beramai-ramai oleh warga lantaran harus memeriksakan diri ke Puskesmas.
Kondisi air sungai yang cukup deras membuat warga semakin kesulitan menyeberangi sungai. Ironisnya, menyeberang sungai tersebut adalah satu-satunya akses mobilitas masyarakat semenjak jembatan penghubung desa mereka rusak.
Kepala Dusun Pemoles Desa Batu Jangkih, Khairul Anwar menuturkan jembatan di desanya telah dibangun 2018 silam. Namun tidak bertahan lama karena diterjang banjir.
Ia pun menceritakan video di mana salah satu warganya yang tengah hamil terpaksa dibopong menyeberang sungai untuk ke Puskesmas. “Hari itu (19/5) sekitar pukul 17.00 sore wilayah bagian kami diguyur hujan lebat. Membuat air sungai naik besar. Ada warga masyarakat kami yang mau melahirkan ke Puskesmas Batu Jangkih. Dengan cara ini dibantu warga untuk menyebrangi arus sungai,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Di sisi lain, belum dua pekan semenjak Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berkunjung ke desa tersebut. Tepatnya saat merayakan lebaran topat bersama masyarakat di lokasi jembatan yang rusak.
Meskipun saat itu Gubernur menyebut akan mencari solusi perbaikan jembatan, sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang diberikan. Padahal saat berkunjung Gubernur pun sempat terpeleset ketika berusaha menyeberang sungai yang jembatannya rusak tersebut.
Bahkan video Gubernur yang terpeleset pun sempat viral di media sosial. Di sisi lain, saat kunjungannya tersebut ia meminta agar persoalan putusnya jembatan di desa tersebut tidak hanya dipandang sebagai urusan pemerintah kabupaten, meski Dusun Pemoles merupakan kewenangan Pemda Lombok Tengah. (fhr)
