Lombok Barat (Inside Lombok) – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Lombok Barat (Lobar), Abdullah Wildan meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan yang mengharuskan masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat membeli minyak goreng curah.
“Ini akan sedikit membuat agak kesulitan warga kita, karena ini bicara teknologi. Ibu-ibu yang ke pasar kan banyak yang ndak punya HP,” ujar Abdullah saat ditemui di Gerung, Rabu (29/06/2022).
Aturan itu dinilai justru akan menimbulkan kesulitan dan persoalan baru di tengah masyarakat. Terutama masyarakat pedesaan yang pemahaman teknologinya masih minim.
“Kalau bicara kebutuhan rumah tangga soal minyak goreng, itu kan wilayahnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu di desa, mohon maaf itu akan jadi persoalan tersendiri kalau bicara aplikasi,” ketusnya.
Pihaknya mengaku prihatin bila kebijakan itu harus dipaksakan pemerintah. Bahkan dengan tegas ia mengaku kurang setuju dengan hal itu.
“Kalau dibilang setuju dan tidak, kurang setuju. Karena bisa mempersulit akses ibu-ibu untuk dapat minyak goreng,” papar Abdullah.
Pihaknya pun akan mencoba untuk menyampaikan rasa keberatan masyarakat tersebut melalui perwakilan di provinsi. Untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait lainnya yang ada di pusat.
Selain mempersulit pembeli, kebijakan itu juga dikhawatirkan akan berdampak bagi para pedagang. Terutama adanya potensi kehilangan pelanggan karena sistem yang terlampau rumit.
“Oleh karena itu kita berharap ini dapat ditinjau ulang, supaya tidak mempersulit masyarakat terutama ibu-ibu di desa,” tandasnya. (yud)
