Lombok Barat (Inside Lombok) – Pelayanan administrasi masyarakat di Kantor Desa Peteluan Indah sementara macet, lantaran penyegelan yang dilakukan warga. Pasalnya, seluruh peralatan hingga stempel yamg diperlukan untuk pelayanan, seluruhnya berada di dalam kantor desa tersebut.
Sampai saat ini, masyarakat menyatakan tak akan membuka segel sebelum Kades Peteluan Indah, pulang dari luar kota. Khususnya untuk menanggulangi keluhan warga terkait rencana pembuatan sumur bor oleh PDAM. Di mana hal itu diyakini akan mengakibatkan sumur-sumur warga mengering, lantaran pihak PDAM akan menyedot air tanah jauh lebih dalam.
“Memang waktu itu sudah dirapatkan dari pihak desa mau pun PDAM, tentang pengeboran PDAM di TK Negeri Peteluan Indah. Dari situ lah mulai simpang siur asumsi masyarakat,” ungkap ketua BPD Peteluan Indah, Yusri Irawan saat ditemui di lokasi, Selasa (11/10/2022).
Lantaran banyak masyarakat yang konfirmasi ke desa terkait berbagai informasi simpang siur di tengah mereka, pihak desa pun kembali menggelar rapat hingga tiga kali. Hadiri juga tokoh masyarakat, hingga teknisi dari pihak PDAM sendiri yang langsung memberikan penjelasan dalam rapat-rapat itu.
“Semua sudah dijelaskan di sana (dalam rapat) air yang seperti apa yang akan diambil, bagaimana dampaknya, lengkap dipaparkan di situ,” imbuh dia.
Namun, hingga rapat ketiga digelar, warga setempat tetap berasumsi bahwa dampak dari proses pengeboran itu akan menyebabkan kekeringan di daerah mereka. “Jadi kita yang meneruskan penjelasan dari PDAM bahwa yang diambil (melalui pengeboran) ini adalah air dalam bukan air permukaan. Tapi pikiran masyarakat sudah simpang siur, dinilai penjelasan itu karena kita dibayar oleh PDAM,” bebernya.
Setelah dilaksanakan rapat ketiga, diperoleh kesimpulan bahwa akan dilakukan penutupan proses pengeboran tersebut. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa persoalan tersebut sudah selesai.
“Tapi tiba-tiba ada lagi informasi dari tokoh masyarakat di sana yang beranggapan bahwa kita semua perangkat desa sudah dikasih ini itu. Jadi mereka datang ke lokasi pengeboran dan menutup sendiri. Tidak puas dengan penutupan di sana, mereka ke kantor desa,” papar Yusri.
Sementara Kades Peteluan Indah sendiri, dua hari sebelum penyegelan itu dilakukan oleh masyarakat, telah berangkat ke Kalimantan untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Kades pun diminta untuk segera pulang, agar persoalan tersebut bisa segera teratasi dan tidak mengganggu proses pelayanan di kantor desa.
“Tapi kita sudah bilang, kalau mau disegel (kantor desa) lebih baik ruangan kepala desa saja yang disegel. Supaya tidak mengganggu pelayanan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasi Pemerintahan Desa Peteluan Indah, Nurziah pun menyebut penyegelan itu akan berdampak pada terhambatnya pelayanan. Terutama bagi masyarakat yang membutuhkan berbagai surat maupun rekomendasi yang sifatnya mendesak.
“Harus dibuka, karena ini pelayanan publik, karena itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik,” terangnya.
Pihaknya pun telah berusaha meminta bantuan dari berbagai pihak, baik kepolisian, TNI, hingga kecamatan untuk melakukan negosiasi dengan masyarakat agar penyegelan itu bisa dibuka. Namun ternyata belum bisa dilakukan.
“Sudah lima orang yang datang ke sini tadi (Selasa pagi, Red), tapi tidak bisa terlayani. Bahkan ada ibu hamil tadi. Jadi masyarakat sendiri yang dirugikan dalam hal ini (akibat penyegelan),” tandasnya. (yud)
