Kawasan Kumuh di Pejeruk Mataram Mulai Ditata

308
lustrasi - Permukiman kumuh (FOTO Inside Lombok/ANTARA/M Agung Rajasa) Yogyakarta)

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mulai melakukan penataan terhadap kawasan kumuh di Kelurahan Pejeruk dan Bintaro, Kecamatan Ampenan dengan total anggaran Rp25 miliar bersumber dari bantuan pemerintah pusat.

“Untuk di Kelurahan Pejeruk, sudah dilakukan tender sehingga pengerjaan fisiknya segera dilaksanakan. Sekarang sedang dilakukan pemotongan pohon dan pemetaan kawasan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Rabu.

Penataan kawasan kumuh di Pejeruk dan Bintaro sebagai salah satu komitmen pemerintah untuk mencapai target program 100-0-100 (100 persen air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi layak).

Sedangkan terkait dengan usulan bantuan pengentasan kawasan kumuh yang telah dijanjikan pemerintah pusat sebesar Rp18 miliar untuk 16 kelurahan ditambah Rp7 miliar untuk tujuh kelurahan hingga saat ini masih dalam proses menunggu realisasi.

“Kita sudah menagih dan melakukan pertemuan dengan tujuh kementerian serta Bank Dunia agar anggaran itu bisa dicairkan tahun ini,” ujarnya.

Sementara terkait dengan berbagai persyaratan administrasi yang diminta untuk mendapatkan bantuan sudah diselesaikan termasuk desain penataan kawasan kumuh secara menyeluruh.

Berdasarkan data terakhir, saat kegiatan lokakarya penanganan kawasan kumuh perkotaan untuk menyusun strategi bersama menuntaskan kawasan kumuh di Kota Mataram pada 6 November 2019, kawasan kumuh yang tersisa di Mataram.

“Kawasan kumuh seluas 97,82 hektare, terbesar di 18 kelurahan, sisanya perlu dilakukan kegiatan antisipasi kawasan kumuh. Karena itu, kita berharap bantuan pemerintah bisa segera turun,” ujarnya.

Menurut Koordinator Kota Tampa Kumuh (KotaKu) Kota Mataram Hartati, sebelumnya mengatakan, beberapa kelurahan yang menjadi sasaran penataan kawasan kumuh karena kondisi sanitasinya buruk, sebab masyarakat di kawasan tersebut membuang limbah padat dan cairnya ke saluran drainase umum.

Semestinya, setiap rumah tangga yang memiliki MCK, juga harus membuat ipal atau minimal “septic tank”, agar limbah padat dan cair tidak bercampur dan tidak dibuang ke saluran umum.

Menurut dia kondisi sanitasi yang buruk juga dipicu karena perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke saluran sehingga memperparah kondisi drainase pada kelurahan yang menjadi sasaran kawasan kumuh.

“Meski demikian, kawasan kumuh di Kota Mataram ini rata-rata masuk kategori kawasan kumuh ringan, karena permasalahannya ada pada limbah,” ujarnya. (Ant)