Lombok Tengah (Inside Lombok)- Aksi unjuk rasa oleh masyarakat di beberapa desa mewarnai penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 yang sudah bergulir di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).
Tidak jarang dalam aksi unjuk rasa tersebut terjadi kericuhan. Bahkan, ada beberapa kantor desa di Loteng yang sampai saat ini masih disegel oleh masyarakat. Hal itu menyebabkan layanan di kantor desa setempat lumpuh.
“Itu kita sayangkan. Karena itu mematikan pelayanan di kantor desa”,kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Tengah, H.M.Nursiah, Selasa (16/6/2020).
Terkait hal itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana bansos Covid-19 untuk mengetahui persoalan yang menyababkan terjadinya kisruh bansos tersebut.
“Makanya kita akan evaluasi pelaksanaan kemarin”,katanya.
Dikatakan, kalau masyarakat memiliki bukti terhadap penyaluran bansos yang tidak sesuai aturan, tentu akan ada sanksi administrasi dan proses hukum akan berlaku bagi pelaku.
Akan tetapi, kalau tuntutan masyarakat adalah bagi rata dana bansos, itu tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan.
“Ketentuannya tidak seperti itu. Ini kan (bansos) untuk orang yang tidak mampu”,katanya.
Menurut dia, pihak desa harus hati-hati di dalam penentuan data warga penerima bansos yang harus sesuai dengan kriteria penerima. Sehingga tidak terjadi masalah ke depan.
“Kemudian sosialisasi terkait data penerima itu juga sangat penting. Bagaimana keterbukaan dari proses itu, ujarnya.
Sementara terkait dengan kantor desa yang disegel warga, menurutnya camat diberi keleluasaan wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Camat pasti akan melaporkan hal itu (kepada pimpinan). Prinsipnya pelayanan publik harus jalan”,demikian Nursiah.
