Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memberikan pelayanan gratis tes cepat (rapid test) COVID-19, bagi para petugas Pemilukada dalam rangka mendukung dan menyukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram 9 Desember 2020.
“Untuk rapid test dan swab COVID-19, meskipun sudah dianggarkan di APBN, tetapi mulai Senin (6/7-2020) kita sudah mengeluarkan kebijakan menggratiskan pemeriksaan tersebut bagi warga Kota Mataram,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh sekaligus sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 Kota Mataram, di Mataram, Jumat.
Hal itu dimaksudkan, kata wali kota, selain untuk membantu masyarakat, juga memastikan bahwa petugas dari KPU yang turun ke lapangan sehat dan tidak tertular atau reaktif COVID-19.
“Kegiatan rapid test dan swab COVID-19 gratis dapat dilakukan di 11 Puskesmas se-Kota Mataram dan RSUD Kota Mataram dengan syarat menunjukkan identitas yang menyatakan warga bersangkutan adalah penduduk Kota Mataram,” katanya.
Untuk lebih formalnya, dukungan pemerintah kota dalam pemberian pelayanan rapid test bagi para petugas itu, telah dilakukan penandatangan kerja sama dilakukan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram M Husni Abidin, dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Usman Hadi dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mataram sekaligus Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di aula pendopo Wali Kota Mataram di Mataram, Selasa (7/7-2020).
Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram M Husni Abidin mengatakan, petugas yang akan turun lapangan antara lain, 725 orang petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mulai 15 Juli sampai 13 Agustus 2020, dan 6.5000 petugas saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020.
“6.500 petugas ini adalah, Satpol PP, hansip, dan serta petugas-petugas lainnya yang tersebar pada 725 tempat pemungutan suara (TPS),” katanya.
Sebelumnya, telah dilakukan rapid test juga terhadap 150 orang panitia pemungutan suara (PPS), yang saat ini masih melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon independen.
“Harapan kita, semua petugas siap mengikuti rapid test sebagai bagian terpenting untuk kesehatan dan kepentingan bersama,” katanya.
Sementara untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD) para petugas serta memenuhi standar di tengah pandemi COVID-19, kata Husni, pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang dihibahkan Pemerintah Kota Mataram, untuk kegiatan Pemilukada 2020 sebesar Rp25 miliar.
“Aturan pelaksanaan pilkada harus sesuai standar COVID-19, tentunya berdampak pada penambahan kebutuhan lainnya. Tapi kita akan optimalkan dengan anggaran yang sudah diberikan pemerintah kota sebesar Rp25 miliar,” katanya. (Ant)
