Lombok Utara (Inside Lombok) – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB), H Ahsanul Khalik, meninjau langsung progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (09/07/2019). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan RTG sejauh ini.
Dengan didampingi Kepala BPBD KLU, Muhadi, dan Kabid Rehab-Rekon BPBD, Hari Widyatmoko, serta beberapa fasilitator sipil dan TNI, Ahsanul menerangkan bahwa dirinya melihat pembangunan RTG di wilayah KLU telah berjalan lebih cepat bahkan dari data resmi yang diterima BPBD NTB saat ini.
“Dari perjalanan ke Lombok Utara progress pembangunan RTG secara umum sangat baik, dan temuan lapangan kami, data resmi yang kita miliki bersama TNI-Polri (ternyata) berbeda dengan kondisi lapangan,” ujar Ahsanul.
Dalam data yang dimiliki BPBD NTB jumlah RTG yang sudah rampung dan masih dikerjakan pembangunannya mencapai 31% dari total rumah rusak berat (RB) yang tercatat mencapai 44.000 unit di KLU. Sementara berdasarkan kondisi di lapangan, Ahsanul menyebutkan bahwa jumlah RTG yang sudah rampung dan yang masih dikerjakan pembangunannya ternyata sudah mencapai 80%.
“Yang kita lihat di lapangan faktanya yang sedang proses pengerjaan dan hampir selesai itu sudah hampir 70% – 75%. Artinya progres untuk Lombok Utara saat ini sudah pada angka 80% lebih,” ujar Ahsanul.
Ahsanul menerangkan bahwa kondisi lapangan yang lebih cepat dari data BPBD itu kemungkinan terjadi karena belum semua fasilitator pendamping melaporkan progresnya ke TPK maupun BPBD NTB. Menurutnya, pola swakelola dan kegotong-royongan yang dilakukan masyarakat korban gempa di Lombok Utara juga menjadi salah satu pemicu percepatan realisasi pembangunan RTG di daerah tersebut.
“(Bisa cepat) karena (masyarakat) yang pakai sistem swakelola dan gotong royong sangat banyak di Lombok Utara. Pembangunan secara swakelola ini tetap ada pendampingan dari fasilitator, hanya saja fasilitator belum menyampaikan progresnya ke TPK maupun ke BPBD, sehingga data berbeda,” ujar Ahsanul.
Ahsanul sendiri mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya akan meminta TPK, fasilitator sipil, TNI, dan Polri untuk segera memperbaiki laporan percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai kondisi lapangan yang ada.
Selain progres tersebut, Ahsanul sendiri membenarkan ada beberapa wilayah yang belum tersentuh. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah wilayah Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air) yang sampai saat ini masih belum tersentuh untuk dilakukan pembangunan RTG.
“Ada 68 unit di tiga Gili yang belum sama sekali dilakukan pembangunan karena terkendala masalah biaya angkut material yang sangat besar dan tidak cukup dari dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Ahsanul.
Untuk masalah tersebut, Ahsanul menerangkan bahwa pihaknya akan membahas terlebih dahulu secara khusus dengan BNPB dan Bupati KLU. Dalam pembahasan tersebut nantinya Ahsanul berharap bisa menemukan titik terang dari masalah pembangunan RTG di KLU.
