Lombok Barat (Inside Lombok) – Untuk yang kedelapan kalinya, secara berturut-turut Lombok Barat berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) tahun anggaran 2021.
Hasil pemeriksaan ini diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Perwakilan NTB kepada Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid. Dalam kesempatan tersebut, Fauzan juga didaulat memberikan sambutan mewakili 6 kabupaten lainnya se-NTB.
Ia mengatakan bahwa kendala yang dihadapi seluruh darah hampir sama dan merata. Terkait kondisi fiskal daerah yang terdampak Covid-19, sehingga tiap daerah diharuskan untuk melakukan refocusing anggaran.
“Tentu yang menjadi kendala adalah kondisi fiskal daerah akibat pandemi ini. Namun dengan WTP ini menunjukan daerah telah melakukan perencanaan anggaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban yang baik sehingga memperoleh WTP,” ujar Fauzan, Selasa (10/05/2022).
Selain itu, ia juga menyebut bahwa pencapaian WTP berkali kali sebagai warning bagi Kabupaten/Kota supaya lebih maksimal dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Serta, segera menindaklanjuti berbagai catatan yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan tersebut.
Ditemui usai kegiatan, Fauzan mengakui bahwa WTP ini menjadi hasil kerja semua pihak di Lombok Barat. Karena ini dapat diraih berkat semangat kerja keras, kerjasama dan kolaborasi semua pihak.
“Ini berkat kerjasama, kolaborasi inovasi dan produktif dari berbagai pihak yang selama ini kita budayakan, di Lombok Barat dalam melaksanakan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” ujarnya bangga.
Sehingga WTP ini dapat menjadi semangat agar Lobar dapat terus melaksanakan pembangunan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.
Sementara itu Ketua BPK Perwakilan NTB, Ade Iwan Rusmana mengatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 berjalan dengan lancar dan baik. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua kepala daerah atas kerjasamanya sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.
“Terima Kasih kepada semua kepala daerah atas kerjasamanya. Hal ini merupakan upaya kita bersama untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,” papar Ade.
Ia menyampaikan bahwa pada pemeriksaan keuangan tahun 2021 ini semua Kabupaten/Kota di NTB memperoleh opini WTP. Yang dinilainya dapat menjadi salah satu indikator positif, bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota di NTB sudah baik dan sesuai aturan. Sehingga ia berharap agar pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota di NTB dapat terus ditingkatkan agar semakin baik.
Ia juga mengingatkan agar Kabupaten/Kota di NTB dapat segera menindaklanjuti berbagai catatan dalam temuan BPK pada tahun Sebelumnya. Karena kata dia, masih ada beberapa daerah yang belum menindaklanjuti catatan tahun sebelumnya. Yang menyebabkan daerah tersebut berpotensi tidak bisa memperoleh WTP.
“Kami harapkan catatan catatan pada tahun tahun sebelumnya ditindaklanjuti sehingga Kabupaten/Kota tetap berada pada predikat WTP. Kalau tidak ditindaklanjuti berkali-kali tentu berpotensi tidak memperoleh WTP,” tandasnya. (yud)
