Lombok Barat (Inside Lombok) – Wakil Bupati Lobar, Hj. Sumiatun menekankan 8 prioritas pembangunan daerah Lombok Barat di tahun 2024 mendatang. Yang dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2024.
Forum konsultasi publik yang digelar secara hybrid tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Hj. Sumiatun di Ruang Jayengrane kantor Bupati, Kamis (26/01/2023) kemarin. Hadir juga pada kesempatan itu, Ketua DPRD Hj. Nurhidayah, Sekda Lobar H Ilham, Kepala Bappeda H. Ahmad Saikhu, kepala OPD, serta diikuti juga oleh Kepala Bappeda NTB, dan berbagai unsur terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup menekankan agar OPD dan semua unsur fokus menyelesaikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemda. Selain itu ia juga meminta agar pihak-pihak terkait fokus pada 8 prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Terlebih kata dia, tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024. Sekaligus tahun terakhir pemerintahan pasangan Fauzan Khalid- Sumiatun atau Zaitun.
“Terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang amanah, sejahtera dan berprestasi dengan dilandasi nilai Patut Patuh Patju dapat diwujudkan bersama,” ujar orang nomor 2 di Lobar ini.
Wabup mengucapkan terima kasih kepada Bappeda Lobar yang telah menyusun jadwal RKPD 2024 khususnya Forum Konsultasi Publik tersebut. “Kami harapkan kepada semua OPD untuk melaksanakan semua jadwal penyusunan RKPD 2024 dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu,” imbuh dia.
Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan Lobar diharapkan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Serta terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan dengan baik.
Ia mengingatkan, saat ini Pemda memiliki beberapa “Pekerjaan Rumah” yang harus diselesaikan bersama-sama terutama pada IKU yang belum tercapai yaitu, Nilai AKIP Daerah, PDRB Perkapita (ADHB), Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN). Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Indeks Pembangunan Gender.
Disamping target IKU tersebut, secara nasional Pemda ditargetkan untuk menuntaskan Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2024. Termasuk juga penurunan stunting tahun 2023 yang ditargetkan bisa dibawah 15 persen. Serta tantangan inflasi daerah yang harus dijaga pada posisi yang ideal.
“Semua itu perlu dibenahi dan dianggarkan dengan tepat, dan tentunya kita lakukan bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan. Jadi kata kuncinya bersama-sama, kalau tidak bersama-sama ini tidak akan pernah selesai,” tegasnya.
Karena dia juga menyebut, bahwa Pemerintah Pusat mendorong Pemda untuk terus melakukan inovasi. Dan menggali terus berbagai potensi yang ada agar dapat melahirkan inovasi. Terlebih kata dia, Lobar memiliki potensi SDM dan SDA yang berlimpah untuk terus berinovasi.
“Inovasi itu pembaruan, satu gerakan harus dapat menyelesaikan tiga masalah, itu baru namanya inovasi,” jelas dia.
Berdasarkan permasalahan dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat, terdapat prioritas pembangunan yang menjadi fokus bersama di tahun 2024. Diantaranya menciptakan iklim investasi yang kondusif, pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, menurunkan tingkat pengangguran dan penuntasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Kemudian reformasi birokrasi tematik, akses pelayanan pendidikan (Paket A, B, C, dan formal), peningkatan kesetaraan gender dan penurunan stunting dibawah 15 persen. Lalu penuntasan rumah tidak layak huni dan penanganan alih fungsi lahan, serta penanggulangan pencemaran air.
“Oleh karena itu mari kita bersama dan bersatu menyamakan visi bahwa kesejahteraan masyarakat adalah tujuan kita semua dan kita berkomitmen bersama untuk mewujudkannya,” ajak Sumiatun.
Sementara itu, Kabid Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan sekaligus Panitia Pelaksana Forum Konsultasi Publik, Deny Arif Nugroho dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Ranwal RKPD yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis.
Forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan untuk pembahasan prioritas pembangunan Tahun 2024.
Sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Ranwal RKPD Lobar diharuskan mengacu pada dokumen RPJMD, RKPD Provinsi dan RKP Nasional, Program Strategis Nasional. Terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
“Pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD,” jelas dia.
Secara umum, tujuan pelaksanaan Konsultasi Publik ini untuk meminta masukan kepada tokoh masyarakat, akademisi, dan stakeholder lainnya dalam pembangunan. Serta menyepakati program prioritas hasil analisa permasalahan dan isu strategis yang kemudian akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani bersama perwakilan peserta.
Kesepakatan ini akan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Lobar. Kegiatan yang diadakan selama sehari ini, diikuti oleh lebih kurang 150 peserta. Dengan menghadirkan narasumber dari Kepala Bappeda NTB , Ketua DPRD Lobar dan Kepala Bappeda Lobar. (yud)
