Mataram (Inside Lombok) – Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) NTB menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pertama Tahun 2023. Tema yang diusung pada kegiatan ini perkuat soliditas organisasi Profesionalisme SDM Promkes dalam mendukung transformasi kesehatan.
Ketua Umum Pusat PPPKMI, Dr. Dra. Rita Damayanti, M.SPH., mengatakan bahwa tujuan dari musyawarah daerah ini adalah untuk membahas berbagai isu kesehatan masyarakat yang saat ini masih menjadi perhatian utama di Indonesia.
“Kami akan membahas berbagai cara untuk mempromosikan gaya hidup sehat, pencegahan dan pengobatan penyakit, serta upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia,” katanya.
Selain itu, musyawarah daerah ini juga akan membahas berbagai program kerja yang akan dilakukan oleh PPPKMI dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk rencana pelatihan dan pengembangan kader.
“Kami akan terus melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kader PPPKMI dalam memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan masyarakat kepada masyarakat luas,” tambahnya.
Dalam musyawarah daerah ini, para peserta juga akan melaksanakan pemilihan Ketua Umum Pengda PPPKMI NTB periode 2023-2027, serta membahas berbagai isu kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian utama di Indonesia, seperti peningkatan angka kematian ibu dan anak, penanganan dan pencegahan penyakit menular, serta masalah kesehatan lingkungan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB yang diwakili oleh Edi Amlan, S.K.M., M.PH., Sekretaris Dikes menyampaikan agar para anggota PPPKMI wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk dapat menjalankan tugas fungsional sebagai tenaga promosi Kesehatan pada masyarakat. Karena saat ini Kementerian Kesehatan sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan pentingnya kepemilikan STR bagi tenaga kesehatan.
kepada Ketua Umum Pengda PPPKMI NTB terpilih Periode 2023-2027 yakni Dudut Eko Juliawan, S.K.M., M.P.H., mengatakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, promosi edukasi tetap dilakukan. “Kita berikan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan,” katanya.
Sebagai organisasi yang bergerak dibidang kesehatan, PPPKMI NTB juga memberikan pelatihan kepada para kader-kader posyandu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, semua posyandu di NTB menuju posyandu keluarga. “Komplit pelayanannya di posyandu dari ibu hamil sampai lansia,” ujarnya.
Namun dalam memberikan pelayanan, beberapa kendala dihadapi dilapangan salah satunya para promotor banyak yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Padahal, STR tersebut bisa menunjukan keprofesionalan para tenaga kesehatan. “Itu salah satu kendala kami. Karena kita punya anggota itu sampai 600 lebih yang punya STR baru 40 persen,” katanya. (azm)
