Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi, Kabupaten/Kota, serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pertemuan dan membahas tentang implementasi adaptasi perubahan iklim, Selasa (02/07/2019). Seluruh anggota pertemuan tersebut menyebut diri mereka Tim Sembilan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Samota Kantor Bappeda NTB tersebut antara lain menyoal kecendrungan perubahan iklim lima tahun ke depan dan bagaimana masyarakat NTB mampu bertahan menghadapinya. Ketua Tim Sembilan, Syamsuddin, menerangkan bahwa tujuan akhir dari dibentuknya tim tersebut adalah agar lahir sebuah regulasi yang mengatur tentang kesiapan menghadapi perubahan iklim.
Syamsuddin yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menerangkan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah pemerintah yang didukung oleh seluruh mitra pembangunan. Selain itu, dijalin juga kerjasama dengan LSM Konsepsi yang berbasis di NTB, serta LSM Islamic Relief yang berbasis nasional.
“Ini kerjasama antara pemerintah provinsi dengan NGO (LSM, Red) yang membantu kita agar adaptasi perubahan iklim sebagai salah satu regulasi yang bisa diimplemetasikan,” ujar Syamsuddin.
Diterangkan Syamsuddin bahwa Tim Sembilan beranggotakan beberapa OPD jajaran Pemprov NTB, antara lain Dinas LHK, Bappeda, Dinas Perindustrian, kemudian ada juga perwakilan Perguruan Tinggi selaku ahli. Tim Tersebut kemudian akan menyusun dokumen yang akan diajukan untuk menjadi lampiran bagi rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) kedepannya.
“Intinya untuk melihat program-program dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan dan akan dituangkan dalam matriks untuk singkronisasi lima tahun ke depan. Khususnya dalam rangka adaptasi perubahan iklim untuk lima bidang,” ujar Syamsuddin.
Kelima bidang yang menjadi antisipasi dalam pembahasan itu sendiri adalah bidang ketahanan ekonomi, bidang ketahanan sistem kehidupan, bidang ketahanan ekosistem, bidang ketahanan wilayah khusus, dan bidang sistem pendukung. Kelima bidang itu dirasa perlu memiliki regulasi yang jelas guna membantu pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat menghadapi perubahan iklim.
Dasar pemikirannya sendiri diterangkan Syamsuddin adalah perubahan iklim yang belakangan semakin ekstrem terjadi. Dimana di dataran tinggi, dilaporkan suhu belakangan waktu bisa mencapai 7ﹾC dan di dataran rendah bisa mencapai 17ﹾC. Perubahan tersebut tidak dibarengi pengetahuan khusus di masyarakat tentang lima bidang yang menjadi bahasan forum tersebut.
“Hajatnya kalau bisa memang kita akan memberikan support (dukungan, Red) atau data informasi supaya masuk ke dalam RPJMD. Atau kalau tidak, sebagai petunjuk saja bagi setiap OPD agar program itu harus masuk ke masyarakat kita, terutama masyarakat yang rentan pada perubahan iklim,” tegas Syamsuddin.
Menurut Syamsuddin, OPD seluruh jajaran pemerintahan di NTB harus mampu memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat agar bisa bertahan hidup di tengah perubahan iklim yang terjadi. Selama ini, hal tersebut sudah sering kali dibahas. Namun diakui Syamsuddin belum sampai benar-benar menyentuh masyarakat.
“Selama ini sudah ada. Cuma mainstream (masalah) itu belum sampai dalam level yang implementatif. Masih dalam wacana-wacana di perguruan tinggi, di pemerintahan, belum sampai ke masyarakat,” ujar Syamsuddin.
Butuh Arahan dan Perbaikan Teknis Penerapan Regulasi
Sebagai perwakilan setiap daerah, hadir dalam forum tersebut anggota Bappeda dari setiap Kabupaten/Kota di NTB. Perwakilan dari Bappeda Kota Bima, Marta, menyampaikan masalah dari peran pemerintah dalam perubahan iklim saat ini masih sangat minim. Dimana dibutuhkan peran aktif untuk mengarahkan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
Disebut Marta di Kota Bima masih banyak masalah perubahan pola penggunaan lahan yang tidak sesuai aturan masih banyak terjadi. Hal tersebut dikhawatirkan mempengaruhi perubahan iklim saat ini.
“Kami di sana karena masih berkembang dari pertanian ke lahan perumahan supaya diberikan semacam arahan, bagaimana pola-pola ini mempengaruhi perubahan iklim,” ujar Marta.
Senada dengan itu, perwakilan Bappeda Domu, Jufri, menerangkan bahwa masalah di Dompu diwarnai dengan persoalan-persoalan teknis, dimana peran aktif dan singkronisasi kebijakan dari setiap OPD sangat dibutuhkan.
Dicontohkan Jufri adalah masalah ekspansi hutan yang dibabat menjadi ladang jagung. Melihat rasio luas hutan dengan jumlah Polisi Hutan yang ada saat ini, diterangkan Jufri bahwa pembabatan lahan hutan menjadi ladang jagung semakin marak terjadi karena kurangnya pengawasan. Karena itu, ekspansi masyarakat terhadap wilayah hutan sangat susah diatasi.
“Dompu juga menargetkan produksi jagung 700.000 ton per tahun. Ini harus dievaluasi, jangan sampai ekspansi ke wilayah-wilayah yang bukan peruntukannya,” tegas Jufri.
Jufri sendiri berharap agar forum yang diadakan Tim Sembilan tersebut dapat melahirkan regulasi yang mengatur tentang target-terget di daerah agar tidak menjadi pemicu perubahan iklim yang kedepannya malah akan menyusahkan masyarakat sendiri.
