Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat terus memperjuangkan status jalan lingkar utara agar menjadi jalan nasional sehingga pembangunannya didanai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian PUPR terkait kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara tersebut,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara Kahar Rizal, di Kabupaten Lombok Utara, Jumat.
Ia mengatakan pembangunan jalan lingkar utara tersebut bertujuan untuk mengurai kemacetan dan menopang pariwisata. Sebab, Kabupaten Lombok Utara hanya memiliki satu ruas jalan raya yang terbentang dari ujung timur ke barat.
Kahar menyebutkan pembangunan jalan sepanjang 11 kilometer dengan lebar 20 meter tersebut diperkirakan menelan biaya sebesar Rp700 miliar. Nilai tersebut tentu sangat berat bagi APBD Kabupaten Lombok Utara.
Kahar menambahkan kelanjutan pembangunan jalan belum dapat memastikan karena keterbatasan biaya yang dimiliki pemerintah daerah ditambah dengan pemangkasan anggaran pada 2021 akibat pandemi COVID-19.
“Untuk itu, kami berharap agar pemerintah pusat bisa mempertimbangkan kondisi daerah saat ini dan menjadikan jalan lingkar selatan sebagai jalan nasional,” ujarnya.
Selain jalan lingkar utara, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara juga tetap memberikan perhatian terhadap perbaikan dan pembangunan jalan untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat di daerahnya.
Kahar mengatakan poihaknya sudah membangun tiga paket jalan, yakni Jalan Tanjung dengan pembiayaan Rp950 juta, pembangunan jalan di desa strategis seperti di Gangga dan Kayangan dan jalan strategis Bayan yang memakan biaya sekitar Rp1,45 miliar
“Kami berharap dengan adanya upaya-upaya dari pemerintah daerah dalam peningkatan akses jalan yang ada di Kabupaten Lombok Utara, masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” katanya. (Ant)
