Mataram (Inside Lombok) – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat H Lalu Gita Ariadi mengingatkan pengawasan dalam manajemen dan tata kelola setiap program pembangunan di daerah itu harus berjalan maksimal walau di tengah pandemi COVID-19.
“Dalam Rakor Pengawasan Daerah (Rakorwasda), kami ingin mendapatkan informasi yang utuh bagaimana kita bekerja dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula,” kata Gita dalam Rakorwasa di Mataram, Kamis.
Sekda NTB mengatensi Inspektorat di daerah agar mampu mengawal setiap program kerja dan pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, perangkat daerah lainnya juga diwajibkan melaksanakan proses pembangunan dengan sebaik mungkin, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya.
Menurut dia, pandemi COVID-19 juga berdampak pada pengelolaan administrasi dan kebijakan pemerintahan daerah, sehingga opsi refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19 telah dilakukan. Untuk itu, peran sentral Inspektorat selaku OPD pengawas internal di daerah harus melakukan fungsinya dengan baik, sehingga akuntabilitas penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
“Inspektorat dari awal harus turut berperan untuk melakukan pengawasan dan pengawalan,” kata mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB ini.
Gita turut menjelaskan Permendagri 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021. Dimana disadari kondisi tahapan penyusunan APBD 2021 tengah berada dalam nuansa keprihatinan dikarenakan dampak pandemi COVID-19.
“Kita tetap optimistis penyusunan APBD 2021 akan terlaksana dengan baik apabila dibarengi dengan kerja keras dan penuh tanggungjawab,” katanya.
Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakan Rakorwasda adalah untuk penyelarasan peta pengawasan yang dituangkan dalam program kerja pengawasan tahun 2021. Fokus prioritas kegiatan pengawasan rutin strategis, pengawasan prioritas nasional, penegakan integritas dan akuntabilitas penanganan COVID-19 pada tahun 2021.
“Tujuannya memperkuat sinergi, kolaborasi antar Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota seluruh NTB. Tetapi yang terpenting adalah adanya kesepakatan yang kita dapatkan dalam Rakor ini,” katanya. (Ant)
