Mataram (Inside Lombok) – Jumlah penerima bantuan dampak kenaikan harga BBM di Kota Mataram bertambah. Di mana, jumlah penerima bantuan saat ini yaitu sebanyak 23.200 orang penerima.
“Ini nambah, dari 20 ribu menjadi 23.200 orang sasaran,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Sudirman, Kamis (13/10) pagi.
Ia mengatakan data penerima bantuan sosial sudah terverifikasi dan validasi sekitar 99 persen. Penambahan jumlah penerima ini karena besaran bantuan yang akan diberikan sebesar Rp150 ribu per orang. Sehingga alokasi anggaran yang disiapkan mencukupi untuk mengakomodir puluhan ribu penerima.
Sementara untuk penyalurannya, Pemerintah Kota Mataram masih mencari format yang paling efektif. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menghindari hambatan-hambatan saat penyaluran.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Bank NTB Syariah. Jadi itu yang akan kita lakukan nanti lewat bank,” katanya. Sebanyak ada dua alternatif yang akan digunakan untuk penyaluran bantuan. Penyaluran melalui perbankkan atau langsung disalurkan melalui masing-masing kelurahan. “Ini masih kita pertimbangkan,” sambung Sudirman.
Diterangkannya, jika penyaluran melalui perbankkan maka ada potongan administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima. Sehingga bantuan sebesar Rp150 ribu tersebut tidak bisa diterima secara utuh oleh masyarakat.
“Kecuali nanti pihak bank membebaskan untuk bantuan, bisa jadi kita lewat sana. Tapi kalau ada potongan kita juga mohon maaf tidak bisa kita potong walaupun satu rupiah,” ungkapnya.
Dengan pertimbangan tersebut, penyaluran melalui kelurahan dinilai lebih efektif karena tidak ada pemotongan biaya administrasi. “Insyaallah kita akan langsung ke kelurahan dengan petugas yang kita siapkan,” ucap Sudirman.
Sementara untuk waktu penyalurannya, Dinas Sosial Kota Mataram menargetkan pada akhir Oktober atau awal November mendatang. “Umpama APBD P sudah disahkan dan SK pak wali sudah ditandatangani maka segera,” tegasnya.
Bantuan yang akan diberikan pemerintah Kota Mataram kepada masyarakat ini untuk membantu yang terdampak akibat kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah pusat awal September lalu. Jumlah alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk penyaluran ini sebesar Rp3,4 miliar lebih.
Adapun masyarakat yang akan mendapatkan bantuan yaitu tidak terdaftar sebagai penerima bantuan baik melalui program keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan non tunai (BPNT). (azm)
