Mataram (Inside Lombok) – Kementerian Agama Provinsi NTB sudah mendapatkan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk periode 2022 ini. Jumlah kuota yang diberikan mencapai 1.170 formasi.
Kepala Kemenag Provinsi NTB, H. Zaidi Abdad mengatakan jumlah usulan yang diajukan sebanyak 2.900 formasi termasuk guru dan pegawai Kemenag. Namun dari usulan tersebut tidak semua bisa diakomodir pemerintah.
Untuk bisa mengikuti seleksi P3K tersebut, pegawai honorer harus sudah bekerja selama dua tahun terakhir. Namun dari ribuan kuota yang diberikan hanya untuk honorer yang ada di sekolah negeri. Sedangkan yang ada di swasta sudah diakomodir melalui program sertifikasi.
“Ini kan yang negeri saja. Kalau madrasah itu kaitannya dengan tidak bisa P3K ini. Madrasah swasta hanya dianjurkan untuk sertifikasi,” ujar Zaidi.
Menurutnya, kebijakan ini bukan karena adanya diskriminasi dengan semua guru honor di madrasah, melainkan karena ada program lain yang bisa diikuti. “Ya tidak lah (diskriminasi, Red). Semua kan sudah dilayani oleh pemerintah. Guru-guru swasta kan dibantu dengan sertifikasi. Insyaallah gajinya juga sama. P3K juga kan gajinya sekian,” lanjutnya.
Selain itu, Menpan RB juga sudah meminta agar pegawai honor untuk didata. Di mana, dari hasil pendataan yang dilakukan sekitar 3 ribu pegawai sudah masuk data. Salah satu syarat masuk dalam pendataan yaitu memiliki ijazah.
“Kualifikasi ijazah yang ada. kalau tidak ada ijazah kita tidak bisa mendaftarkan,” tegasnya.
Terpisah, seorang guru honorer di salah satu madrasah tsanawiyah swasta di Lombok Barat, Khaerul Anwar merasa dianaktirikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut lantaran guru swasta tidak bisa ikut mendaftarkan diri di rekrutmen P3K tahun ini.
“Kita merasa dianaktirikan ini. Ini sudah biasa kita dibanding-bandingkan dengan negeri. Tidak ada informasi juga yang kita terima,” katanya.
Informasi rekrutmen selama ini jarang diperoleh para guru swasta. Padahal para tenaga pendidik honorer sangat mengharapkan informasi rekrutmen. “Istilahnya itu negeri sudah menikmati, kita informasinya saja belum tahu,” keluhnya.
Ke depan harapnya, kebijakan pemerintah terutama untuk para honorer bisa lebih merata baik untuk swasta maupun negeri. Karena semua guru sama-sama memperjuangkan untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Kalau dari pandangan masyarakat sama saja, dan bahkan lebih memilih sekolahkan anaknya ke madrasah,” ungkapnya.(azm)
