Lombok Tengah (Inside Lombok) – Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jalaluddin mengungkapkan ada sebanyak 3.012 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Loteng belum melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2022. Jumlah itu pun diakui belum semua dari keseluruhan ASN yang belum tercatat.
“Saat ini kami sedang kami pilah, by name by address-nya. Itu yang sudah kami catat, untuk data lengkapnya mash kami kerjakan,” katanya, Selasa (13/9/2022). Ia pun menyayangkan masih adanya ASN menunggak pajak. Padahal membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara.
“Saya belum tahu jelas apa kendalanya. Bukan malas, tapi mereka ini hanya lalai saja,” ujarnya. Jalal menegaskan, untuk mengajak semua pihak taat membayar pajak pihaknya akan mengambil langkah menggelar gebyar pajak sebagai upaya percepatan pembayaran PBB dan PKB pada 16 September mendatang.
“Pada gebyar itu akan kami umumkan konsekuensinya, kalau tidak kami akan potong melalui TPP-nya,” tegasnya. Pemotongan TPP bagi ASN yang lalai bayar pajak ini dimaksudkan sebagai pembelajaran, supaya lebih taat untuk membayar kewajibannya terhadap negara.
“ASN itu harus menjadi contoh taat pajak, jangan sampai masyarakat aja yang digencarkan, tapi ASN juga harus lebih taat,” pungkasnya. (fhr)
