Mataram (Inside Lombok) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat siap melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan trotoar sebagai salah satu upaya memberikan efek jera kepada para pelaku.
“Langkah penindakan akan kami ambil, apabila pelaku penyalahgunaan trotoar tidak mengindahkan teguran dan peringatan yang diberikan oleh satgas trotoar,” kata Komandan Satpol PP Kota Mataram Bayu Pancapati di Mataram, Kamis.
Dalam upaya penertiban terhadap penggunaan trotoar, Satpol PP sifatnya mendukung kerja dari satgas trotoar yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Kota Mataram.
Satgas itu bertugas mengawasi semua trotoar di kota dalam berbagai hal, termasuk untuk kebersihannya agar keberadaan trotoar bisa dioptimalkan, sesuai fungsinya yakni untuk pejalan kaki.
Dia menjelaskan jika ada indikasi penyalahgunaan seperti untuk pembuatan lapak pedagang kaki lima (PKL), apalagi secara permanen, satgas akan berkoordinasi dengan APKLI.
Jika penyalahguna trotoar sudah diberikan peringatan tetapi tidak juga mengindahkannya, kata dia, anggota Satpol PP akan mengambil tindakan.
“Tindakan yang kita ambil adalah tindakan tegas dengan menertibkan lapak PKL. Sekarang kita harus lebih tegas, apalagi ini sudah menjadi instruksi langsung dari Wakil Wali Kota Mataram,” katanya.
Pembentukan satgas trotoar diinisiasi Wakil Wali Kota Mataram, karena dinilai sebagai kebutuhan mendesak. Hampir semua trotoar di kota itu terindikasi disalahgunakan.
Indikasi penyalahgunaan yang paling banyak, kata dia, untuk tempat lapak PKL. Padahal, trotoar untuk pejalan kaki.
Akibatnya, katanya, hampir semua trotoar di kota itu, kondisinya memprihatinkan, antara lain banyak yang rusak karena disalahgunakan.
Kecuali, katanya, trotoar di Kawasan Bisnis Cakranegara yang masih relatif bagus karena baru selesai direvitalisasi.
Di sisi lain, Bayu memberikan kebijakan toleransi bagi PKL yang menggunakan trotoar untuk kegiatan insidental. Misalnya, ketika ada acara khusus di depan Islamic Center, depan Taman Sangkareang dan lainnya.
“Itu pengecualian dan perlu diingat sifatnya insidental, hanya saat itu saja dan menggunakan peralatan bongkar pasang tidak menetap. Kita berilah kesempatan kalau hanya insidental,” katanya. (Ant)
