Mataram (Inside Lombok) – Angka kemiskinan di NTB tercatat mengalami kenaikan pada Maret 2023. Upaya menekan laju kemiskinan itu pun menjadi atensi semua pihak, di mana upaya pengentasannya dinilai harus dimulai dari desa.
Pengentasan kemiskinan di NTB bukan hanya menjadi pekerjaan orang-perorang, melainkan tugas bersama. Cukup banyak program yang bisa digelontorkan guna mengurangi angka kemiskinan tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan peran desa.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, Mohammad Akri menilai aparatur di desa memiliki andil yang sama dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah desa dalam hal ini harus memprioritaskan penurunan angka kemiskinan. Mengingat saat ini ada dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dengan jumlah besar.
“Ini kalau dikelola dengan baik bagi pengentasan kemiskinan, maka kasus kemiskinan di desa dapat terurai,” jelas Akri, Rabu (18/10). Dijelaskannya, sekarang ini hampir 60 persen dana desa digunakan untuk pembangunan fisik dan 40 persennya untuk pembangunan sumber daya.
Maka dari itu, diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat dalam menurunkan angka kemiskinan. “Alokasi Dana Desa yang ada harus dikelola untuk mengatasi kemiskinan melalui program-program nyata dan tepat sasaran. Perlu ada edukasi-edukasi terhadap masyarakat terkait bagaimana mengentaskan kemiskinan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, jika tidak ada pola-pola edukasi maka akan sangat susah angka kemiskinan ini diturunkan di desa maupun di perkotaan. Bahkan belum berbanding lurus dengan banyaknya program yang digelontorkan terhadap penurunan angka kemiskinan. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) termasuk CSR dan lainnya banyak diberikan pemerintah dalam menyikapi kemiskinan.
“Tapi masih banyak masyarakat miskin, untuk itulah pihaknya berharap adanya inovasi dan kreasi yang dilakukan tidak hanya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tapi juga pemerintah desa agar kemiskinan di NTB terurai dengan baik,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis persentase dan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret 2023 mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 bertambah sebanyak 19.290 orang dibandingkan Maret 2022. Jika dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin di NTB bertambah sebanyak 6.540 orang. Persentase penduduk miskin di NTB pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03 persen terhadap September 2022 dan meningkat sebesar 0,17 persen terhadap Maret 2022.
Persentase penduduk miskin perkotaan di NTB pada September 2022 sebesar 13,98 persen, turun menjadi 13,76 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada September 2022 sebesar 13,66 persen, naik menjadi 13,95 persen pada Maret 2023. (dpi)
