31.5 C
Mataram
Sabtu, 4 Mei 2024
BerandaEkonomiPengusaha NTB Tilik Arah Kebijakan Pemerintah Usai Putusan MK Soal Sengketa Pilpres

Pengusaha NTB Tilik Arah Kebijakan Pemerintah Usai Putusan MK Soal Sengketa Pilpres

Mataram (Inside Lombok) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengakhiri sengketa pilpres 2024 dengan menolak seluruh gugatan dari pasangan calon nomor urut 01 (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar) dan 03 (Ganjar Pranowo – Mahfud MD). Putusan yang menyatakan pasangan 02 (Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka) sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI itu disambut baik oleh para pengusaha, termasuk di NTB, lantaran dinilai akan memberikan kepastian pada investasi dan dunia usaha.

Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) NTB, I Made Agus Ariana salah satunya mengatakan jika sebelumnya pengusaha masih pada posisi wait and see untuk hasil pilpres, setelah ada putusan MK pengusaha sudah bisa membaca arah kebijakan pemerintah ke depan. Hal itu dibutuhkan untuk para pengusaha mengambil ancang-ancang berinvestasi.

“Itu saja sudah ada kepastian siapa kepala negara kita selanjutnya. Ini bisa berdampak langsung kepada investasi di dalam negeri,” ujar Ariana, Rabu (24/4). Pihaknya pun berharap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru bisa memahami kondisi dunia usaha, terlebih Prabowo – Gibran sama-sama memiliki latar belakang pengusaha, sehingga dinilai bisa mengakomodir kepentingan dunia usaha ke depannya.

“Bisa jadi, dengan pengalaman sebagai pengusaha akan berdampak kepada kebijakan kepada dunia usaha,” katanya. Lebih lanjut, dengan latar belakang pengusaha itu Prabowo – Girban diharapkan memahami di mana kesulitan-kesulitan yang dialami pelaku usaha selama ini, sehingga arah kebijakan bisa lebih tepat menyasar.

- Advertisement -

Saat ini yang paling banyak dikeluhkan adalah gurita perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) yang dihadapkan langsung dengan pengusaha swasta. Hampir pada seluruh lini kegiatan usaha dimasuki oleh anak-anak perusahaan BUMN, di mana pengusaha-pengusaha swasta harus mati-matian bersaing.

“BUMN dan anak cucunya ini menurut teman-teman (pengusaha), banyak menghambat kegiatan usaha teman teman swasta. Kita mengharapkan ada keberpihakan pemerintah kepada pengusaha-pengusaha swasta dalam negeri,” demikian. (dpi)

- Advertisement -

Berita Populer