Lombok Barat (Inside Lombok) – Lahan pertanian di Lombok Barat (Lobar) disebut kian tergerus alih fungsi untuk pembangunan proyek perumahan. Menanggapi ramainya sorotan soal itu, Kadis Pertanian Lobar, Lalu Winengan mengklaim sampai saat ini belum sampai 1000 hektare lahan pertanian di kabupaten tersebut yang dialih-fungsikan.
“Lobar itu luas lahannya masih 14 ribu hektare, dari yang awalnya 15 ribu hektare. Belum 1.000 hektare yang jadi perumahan,” ujar Winengan belum lama ini. Dia menyebut, yang membuat orang banyak mengira lahan pertanian di Lobar semakin terkikis menjadi perumahan karena masyarakat hanya melihat proyek pembangunan yang ada di sepanjang jalan bypass saja. Sementara lahan yang awalnya adalah sawah dan saat ini telah berubah menjadi perumahan di pinggir bypass itu luasnya diklaim tidak mencapai 200 hektare.
“Lobar ini adalah kabupaten yang berkembang. Kalau Lobar ibu kotanya Gerung, kalau tidak dibangun, masak kotanya sawah?” tanya pria berkepala plontos ini. Saat ditanya soal maraknya alih fungsi lahan yang dikhawatirkan bisa mengancam ketahanan pangan Lobar di masa depan, Winengan justru balik mempertanyakan apa yang sudah negara berikan kepada para petani. “Alih fungsi lahan itu juga harus disesuaikan dengan RTRW (rencana tata ruang wilayah), tapi sampai detik ini, pemerintah pusat belum menyelesaikan RTRW Lobar,” tukasnya.
Menurutnya, jika RTRW itu telah rampung maka akan diketahui kawasan mana saja yang boleh dibangun menjadi perumahan. Namun sejauh ini, RTRW itu justru dikatakannya tak kunjung keluar dari pemerintah pusat, setelah itu baru kemudian disidangkan oleh pemprov dan kemudian kabupaten.
Menurutnya, dari luas lahan pertanian yang ada Lobar saat ini masih bisa surplus produksi padi hingga 30 ribu ton lebih di 2023 ini. Mengingat potensi panen petani di lobar bahkan bisa mencapai 40 ribu ton. “Kalau padi, Lobar itu surplusnya di atas 30 ribu ton,” jelasnya. (yud)
