Lombok Barat (Inside Lombok) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mengingatkan Pemerintah Kabupaten Lobar agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seiring kompleksnya tantangan pembangunan saat ini. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa HUT Lombok Barat ke-68 beberapa hari lalu.
Wakil Ketua I DPRD Lobar, Tarmizi, menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi, pelaku usaha, generasi muda, dan masyarakat dalam mendorong inovasi yang inklusif. “Kita tidak ingin pembangunan ini hanya menjadi wacana di atas kertas. Melalui momentum HUT Lobar ke-68 ini, mari kita bekerja lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan tema “Patju Begawean” mencerminkan semangat kerja masyarakat Lombok Barat yang harus dimaknai sebagai komitmen kolektif. “Semangat Patju Begawean harus kita maknai sebagai komitmen kolektif. Ini adalah panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali, untuk bekerja secara optimal, produktif, dan penuh tanggung jawab demi masa depan daerah yang lebih baik,” jelasnya.
DPRD, lanjutnya, akan memperkuat fungsi pengawasan agar setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat. “Mari kita wujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Lobar, Syamsuriansyah, mengapresiasi perubahan wajah Kota Gerung yang dinilai sebagai realisasi harapan masyarakat. “Kota Gerung yang menjadi impian kita bersama di Kabupaten lobar telah bisa kita nikmati perubahannya hari ini,” ungkapnya, seraya berharap pemerataan pembangunan dapat tercapai hingga seluruh kecamatan dan desa pada 2027.
Di sisi lain, Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini, memaparkan capaian pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui sektor UMKM. “Terdapat penambahan pelaku usaha naik kelas sebesar 67,29 persen atau sejumlah 4.745 pelaku usaha. Kenaikan tinggi ini salah satunya dipengaruhi oleh kemudahan akses pembiayaan,” ungkapnya.
Ia menyebut jumlah pelaku usaha meningkat dari 7.052 pada 2024 menjadi 11.797 pada 2025. Selain itu, indikator makro juga menunjukkan tren positif, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,64 persen menjadi 73,03 persen, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,02 persen menjadi 4,19 persen, serta angka kemiskinan menurun dari 12,65 persen menjadi 11,90 persen.
Pemerintah daerah juga terus mendorong reformasi birokrasi dan percepatan digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja layanan publik.
