Lombok Tengah (Inside Lombok) – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Tengah (Loteng) berencana membuat penertiban terkait aset milik pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, saat ini banyak aset milik Pemda Loteng yang tidak dikelola dengan optimal.
Kepala BPKAD Loteng, Taufikurrahman mengatakan pihaknya sedang menyusun peta jalan mengenai aset Pemda Loteng yang bisa dioptimalkan dan digunakan. Hal ini juga penting untuk menjaga dan mempertahankan aset milik daerah tersebut.
“Terdapat berbagai macam skema terhadap bangunan aset. Ada bangun guna serah, bangun serah guna, bisa saja kita juga menjual atau mengalihkan ke pihak lain,” ujarnya, Senin (5/6/2023).
Menurut Taufikurrahman, yang paling penting dilakukan saat ini adalah melakukan pemetaan aset di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga bisa mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD)
“Sekarang sedang berjalan ada sekitar delapan entitas yang sudah di appraisal dan sudah siap ditawarkan ke pihak ketiga, bisa menjadi sumber pendapatan daerah,” ujarnya.
Dijelaskan, pada aset tersebut ada yang bersifat reguler dan urgen seperti dinas-dinas yang mempunyai entitas kapitalisasi aset yang besar seperti PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. “Untuk yang tiga Dinas ini, kami ada perhatian khusus,” terangnya.
Selain itu, saat ini pihaknya sedang menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) baru terkait dengan perintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Secara sistem kita SOP baru yang kita bangun, dan terkait perintah dari BPK untuk memperbaiki SOP,” tandasnya. (fhr)
