Lombok Tengah (Inside Lombok) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah (Loteng) telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan kepala desa (kades) yang maju menjadi calon legislatif (caleg) kepada KPU dan dinas terkait. Sebelumnya, masyarakat melaporkan tiga orang kades yang maju sebagai caleg, yakni Kades Aik Berik, Kades Mantang dan Kades Pagutan.
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Loteng, Harun Azwari mengatakan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan pihaknya bahwa laporan tersebut sudah lengkap dan terbukti, sehingga pihaknya telah melayangkan rekomendasi kepada dinas terkait.
“Kades yang bersangkutan ini belum mengajukan pengunduran diri, kami juga sudah melakukan penelusuran dan konfirmasi ke parpol-nya dan mengakui memang belum melayangkan surat pengunduran diri,” ujarnya, Kamis (6/7/2023) di kantornya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga sudah melayangkan rekomendasi kepada KPU Loteng untuk menyampaikan kepada parpol dan bacaleg untuk segera mengurus surat pengunduran diri mereka. “Sejauh ini memang belum ada sanksi bagi (kades nyaleg, Red) karena itu memang kewenangan bupati,” ujarnya.
Dijelaskan Harun, para kades yang maju sebagai bacaleg ini tidak bisa diberikan sanksi karena tahapan pencalonan ini masih dalam proses perbaikan. “Kecuali nanti setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) ternyata belum ada surat pemberhentian dari pejabat terkait maka langsung itu tidak memenuhi syarat,” tegasnya.
Menurutnya, seharusnya para kades yang hendak maju menjadi bacaleg sudah mengurus dari awal berkas surat pengunduran diri agar masuk dalam berkas pencalonan. “Dalam ketentuan Peraturan KPU No 10 tahun 2023 harus sudah ada surat pemberhentian karena proses perbaikan itu di awal, maka mereka harus segera mengurus itu,” tandasnya. (fhr)
