Peredaran Rokok Ilegal Rugikan Negara, Petugas Masifkan Razia ke Warung-Warung

Petugas Satpol PP Loteng gencar lakukan razia rokok ilegal (Inside Lombok/Ist)

Lombok Tengah (Inside Lombok) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng) bersama Bea Cukai melakukan berbagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal. Antara lain dengan melakukan sosialisasi dan razia ke warung-warung dan produsen rokok ilegal.

Kasat Pol PP Loteng, Zainal Mustakim mengatakan peredaran rokok ilegal menjadi atensi karena memberi dampak buruk terhadap pendapatan negara. Untuk itu, saat ini pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan razia ke warung-warung dan produsen rokok ilegal.

“Bahwa mengedarkan rokok ilegal itu adalah melanggar atau melawan hukum, karena itu berdampak buruk terhadap pendapatan negara,” ujarnya, Rabu (31/5/2023).

Dikatakan, pihaknya meminta kesadaran para pedagang dan produsen untuk mematuhi Undang-Undang nomor 39/2007 tentang cukai. “Kita akui secara jujur rokok ilegal ini memang enak dan murah, sehingga memang sangat laris di tengah masyarakat,” katanya.

Kendati, maraknya peredaran rokok ilegal ini sangat mengancam dan berdampak terhadap penerimaan negara. Karena kewajiban produsen harus membayar cukai rokok justru diabaikan.

“Dampaknya jelas karena ini mengancam dan mengganggu penerimaan negara, karena mereka tidak membayar cukai,” imbuhnya. Selain itu, dari hasil operasi pasar yang dilakukan, pihaknya berhasil menyita puluhan slop rokok ilegal dari warung dan grosir.

Rokok ilegal yang disita kemudian akan dimusnahkan bersama Bea Cukai. “Dari hasil operasi pasar banyak yang kami sita rata-rata dari grosir dan warung-warung kecil dengan berbagai merek, seperti HD, dan Caffucino,” ungkapnya.

Ditegaskan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan razia terhadap peredaran rokok ilegal di seluruh kecamatan di Loteng. Karena diakui peredaran rokok ilegal sangat masif. “Sekarang tim masih operasi pasar dan kami sisir semua di seluruh kecamatan dengan jadwal yang sudah kita tentukan bersama pihak kepolisian dan Bea Cukai,” tandasnya. (fhr)