Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim0 terus mematangkan langkah untuk memperoleh dukungan program hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik, khususnya sektor pengelolaan sampah, dengan target Lotim masuk dalam daftar 30 kabupaten/kota penerima program di Indonesia.
Sekretaris Daerah Lotim, Muhammad Juaini Taofik, mengatakan kesiapan daerah ditunjukkan melalui penyediaan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seluas sekitar 15 hektare. Sebagian lahan tersebut akan difungsikan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan konsep pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan.
“Minimal dua hektare akan kita siapkan untuk TPST terintegrasi. Konsepnya bukan lagi membuang sampah begitu saja, tetapi mengolahnya menjadi sesuatu yang bernilai, termasuk energi terbarukan,” ujar Sekda, Senin (11/5).
Ia menjelaskan, Pemkab Lotim juga telah menyerahkan berbagai dokumen pendukung kepada pemerintah pusat sebagai syarat seleksi program LSDP. Dokumen tersebut meliputi rencana pembangunan daerah, masterplan pengembangan sistem persampahan, hingga roadmap pengelolaan sampah.
Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi respons pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait persoalan lingkungan. Pemerintah daerah bersama sejumlah elemen, termasuk BEM Lotim, disebut telah membangun komunikasi dalam penanganan isu sampah yang menjadi perhatian publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lotim, Pathurrahman, menilai program LSDP dapat menjadi momentum perubahan pola pengelolaan sampah di daerah. Ia mengatakan paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari sekadar pembuangan menjadi pengolahan yang produktif dan bernilai ekonomi.
Menurutnya, melalui sistem TPST nantinya sampah akan dipilah dan diolah menjadi berbagai produk seperti kompos dan produk turunan lainnya. Dengan konsep tersebut, hanya residu akhir yang akan dibuang ke TPA.
Saat ini, DLH Lotim masih melengkapi dokumen administrasi dan teknis untuk proses seleksi program. Verifikasi lapangan dari pemerintah pusat dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang guna melihat kesiapan daerah secara langsung sebelum dilanjutkan dengan penyempurnaan dokumen final hingga November dan penandatanganan kerja sama bagi daerah yang dinyatakan lolos menerima hibah LSDP.
