Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan massa yang tergabung dalam Cipayung Plus Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan DPRD Lotim pada momentum Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh, Selasa (5/5/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti ketimpangan gaji guru dibandingkan karyawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan pendidikan pemerintah.
Massa aksi menyampaikan kritik terhadap kebijakan anggaran pendidikan yang dinilai mengalami pemangkasan pada era pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka menilai pemerintah lebih berfokus pada program pemenuhan kebutuhan konsumsi dibandingkan peningkatan kualitas pendidikan, serta menyebut gagasan “Indonesia Emas” belum terealisasi secara nyata.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Pemerintah Daerah Lotim untuk meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat, termasuk mengevaluasi hingga menghentikan program MBG yang dinilai belum berdampak signifikan. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai persoalan sosial, khususnya di sektor pendidikan.
Koordinator Umum Aksi, Agamawan Salam, menyoroti masih adanya anak yang tidak dapat mengakses pendidikan. “Ada sejumlah anak yang putus sekolah dan belum sempat mengenyam pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, Koordinator Umum Aksi lainnya, Yandis, menekankan pentingnya kesejahteraan guru. “Momentum Hardiknas akan terus kami kawal. Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas. Jangan sampai negeri ini kekurangan tenaga pendidik hanya karena profesi guru tidak dihargai, khususnya di Lotim,” tegasnya.
Massa juga menilai ketimpangan terlihat dari perbandingan gaji karyawan MBG yang dianggap lebih tinggi dibandingkan guru. Mereka menyebut sektor pendidikan di Lotim menghadapi tantangan terkait akses dan kualitas.
“Pendidikan di Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Guru harus diberikan kesejahteraan yang layak agar mampu memajukan pendidikan. Namun, pemerintah saat ini dinilai belum memberikan perhatian yang cukup,” pungkasnya.
Tidak ada pihak yang menemui massa aksi di Kantor Bupati Lotim. Massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Lotim untuk menyampaikan tuntutan serupa.
