Lombok Utara (Inside Lombok) – Belakangan ini ramai keluhan masyarakat Gili Indah terkait dengan dugaan pencemaran laut di Gili Trawangan, sehingga mengakibatkan kerusakan terumbu karang karena aktivitas pengeboran yang dilakukan PT Tiara Citra Nirwana (TCN). Hal tersebut menjadi perhatian dari Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Wilayah Kerja Kawasan Konservasi Gili Matra untuk melakukan identifikasi persoalan tersebut.
“Jadi kami mendiskusikan dan merumuskan rencana aksi untuk mencari solusi penyelesaian masalah di Gili Matra, khususnya yang mengancam degradasi terumbu karang akibat adanya indikasi pencemaran dan lain sebagainya,” ujar Koordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Gili Matra, Martanina dalam kegiatan FGD, Selasa (11/6).
Tepatnya pada 6 Juni 2024 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa melakukan penyegelan atau penutupan aktivitas pengeboran bawah laut yang dilakukan oleh PT TCN. Penyegelan sementara dilakukan terkait dengan izin dari perusahaan tersebut. “Maka dari itu, pertemuan ini dalam rangka kita menyatukan persepsi dan visi misi demi keberlangsungan ekosistem di kawasan konservasi Gili Matra,” katanya.
Ditambahkan, Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu mengatakan kawasan konservasi perairan nasional Gili Matra merupakan aset strategis yang perlu dijaga dan dirawat, sehingga bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sekitarnya. “Saya berharap kita dapat mengidentifikasi dan mengetahui prioritas dan perencanaan permasalahan yang ada di kawasan konservasi gili matra melalui FGD ini,” ujarnya.
Kemudian nantinya dapat dilakukan pembentukan satuan tugas dan sekretariat percepatan penanganan permasalahan pada kawasan konservasi gili matra. Terlebih sektor pariwisata di Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air) ini memiliki peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan devisa. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas daerah.
“Lombok Utara menjadi pintu masuk pariwisata di provinsi NTB. Apalagi daerah ini memiliki tingkat toleransi sosial dan budaya yang tinggi serta angka kriminalitas terendah. Hal ini menjadi modal yang baik bagi sektor pariwisata di wilayah kita ini,” demikian. (dpi)
