Lombok Utara (Inside Lombok) – Sebanyak 102 peserta bersaing memperebutkan 26 kursi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2026. Seleksi yang berlangsung sejak Februari 2026 tersebut memasuki tahap akhir dengan tes wawancara dan kepribadian pada Kamis (23/4).
Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol KLU, Mawardi, mengatakan seluruh rangkaian seleksi berjalan lancar tanpa kendala. “Alhamdulillah, semua rangkaian berjalan lancar. Hari ini adalah tes terakhir, yakni wawancara dan kepribadian, setelah kita melewati marathon seleksi sejak 13 April kemarin,” ujarnya di ruangannya, Kamis (23/4).
Dari 111 pendaftar awal, sebanyak 102 peserta dinyatakan lolos administrasi dan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Tahapan tersebut meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dan Tes Intelegensia Umum (TIU) pada 13 April, tes kesehatan pada 14 April, seleksi parade pada 16 April, Peraturan Baris Berbaris (PBB) pada 20 April, kesamaptaan pada 22 April, serta wawancara dan kepribadian pada 23 April.
“Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Mudah-mudahan kedepan bisa seperti ini lagi itu yang kita harapkan,” katanya.
Dari jumlah tersebut, Kesbangpol KLU akan menetapkan 26 peserta terbaik terdiri dari 14 laki-laki dan 12 perempuan untuk bertugas di tingkat kabupaten. Selain itu, akan dipilih empat peserta terbaik, masing-masing dua laki-laki dan dua perempuan, untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Insya Allah, untuk utusan provinsi akan mulai mengikuti seleksi pada 11 Mei mendatang selama lima hari. Di sana mereka juga akan bersaing dengan utusan dari 10 kabupaten/kota lainnya untuk memperebutkan tiket ke tingkat nasional,” jelasnya.
Mawardi berharap perwakilan KLU dapat kembali meraih hasil maksimal seperti tahun sebelumnya. “Harapan kita tentu ada yang tembus ke nasional. Namun, jika pun nanti di tingkat provinsi tidak lolos ke nasional, mereka akan tetap bertugas sebagai pasukan inti di tingkat provinsi atau kembali ke kabupaten,” pungkasnya.
