Sedih, Nilai Rata-rata UN SMA/MA di NTB Relatif Rendah

Ilustrasi pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA (Sumber: kemdikbud.go.id)

Mataram (Inside Lombok) – Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan angka yang relatif rendah. Dari total peserta UN SMA/MA sebanyak 51.073 orang, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 44.02.

Data tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia UN NTB, Aidy Furqon saat dikonfirmasi Inside Lombok, Rabu (08/05/2019) dengan rincian untuk nilai rata-rata UN SMA di NTB adalah sebesar 44.72 dari 31.0569 orang peserta. Sedangkan nilai rata-rata untuk UN MA adalah sebesar 42.90 dari total 19.504 siswa.

Aidy sendiri mengatakan bahwa angka tersebut merupakan kewenangan masing-masing sekolah. Mengingat sejak tahun 2016 standar kelulusan tidak ditentukan secara nasional melainkan secara otonom oleh masing-masing sekolah sendiri.

Menanggapi hal tersebut Pemerhati Pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., menyebutkan bahwa nilai rata-rata tersebut terbilang cukup menyedihkan. Karena jika dibandingkan dengan standar nilai internasional yang berada pada skor minimal 70. Bahkan di beberana negara lain skor minimal itu sudah mencampai angka 90.

“Siswa kita berada pada level jauh di bawah standar internasional,” ujar Syafril, Rabu (08/05/2019).

Menurut Syahril sendiri, ada beberapa persoalan terkait sistem belajar-mengajar di Indonesia yang harus dibenahi. Karena jika tidak, Syahril menyebut tujuan pendidikan nasional hanya akan menjadi sebatas mimpi dari pemerintah.

Ada beberapa masalah krusial yang menurut Syahril membuat kualitas pendidikan di Indonesia begitu rendah. Antara lain otonomi pengelolaan pendidikan ke Kabupaten/Kota dan Provinsi yang justru menjadi bumerang bagi mutu sekolah sendiri.

“Banyak yang dapat dibahas dari kebijakan desentralisasi pendidikan ini,” ujar Syahril.

Pemerintah juga dinilai perlu memerhatikan lebih baik proses penerimaan siswa dan guru supaya mengikuti kaidah dan prosedur yang benar. Serta penerapan fungsi pengawas dan assessor akreditasi sekolah harus benar-benar ditingkatkan untuk menilai kinerja manajerial di masing-masing sekolah.

Selain itu, harus dirancang juga suatu metode pembelajaran berbasis blanded learning supaya aktivitas Siswa dapat dipantau oleh Guru, aktivitas Guru dapat dipantau oleh Kepala Sekolah, dan aktivitas Kepala Sekolah dapat dipantau oleh Dinas terkait.

“Dengan menerapkan metode blanded learning siswa akan memanfaatkan gadget (gawai, Red) dengan relatif bernuansa positif-akademis,” tegas Syahril.

Tentan tujuan pendidikan di Indonesia sendiri, menurut Syahril telah ditentukan dengan baik. Hanya saja implementasi dari tujuan pendidikan tersebut yang belum bisa dieksekusi dengan maksimal. Bahkan, menurut Syahril, ada kecenderungan kebijakan di daerah yang bertolak belakang dengan kebijakan nasional.

“Misalnya jumlah siswa dalam satu rombel (kelas, Red) maksimal 35 orang. Fakta lapangan jumlah rombelnya melampaui standar nasional. Itu salah satu fakta akibat dari desentralisasi pendidikan,” ujar Syahril.

Melihat fakta tersebut, Syahril menyebutkan bahwa seharusnya tidak ada sekolah yang bisa mendapat akreditasi dengan nilai A. Karena rasio jumlah siswa dang ruangan, rasio siswa dengan jumlah guru, serta rasio siswa dengan jumlah L aboratorium bisa jadi menunjukkan kesenjangan yang sangat jauh.

Turut mengomentari hal tersebut Kepala Sekolah SMAN 1 Mataram, Muhammad Jauhari, menyebutkan bahwa khusus untuk SMAN 1 Mataram, pada tahun 2019 ini menunjukkan peningkatan dalam hasil UN. Karena itu, Jauhari menyebutkan bahwa nilai rata-rata UN NTB sebesar 44.72 berasal dari beberapa SMA/MA yang ada di NTB.

“Sepintas saya lihat, tahun ini baru ada siswa (di SMAN 1 Mataram, Red) dapat 100 di Bahasa Indonesia,” ujar Jauhari.