Lombok Tengah (Inside Lombok)- Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Suhaili FT mengatakan, kejadian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terciduk tidak netral setiap musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan sesuatu yang baru. Namun, sudah lama terjadi.
Hal itu dikatakan Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT, Rabu (7/10/2020) menanggapi adanya empat kepala dinas di Lombok Tengah yang terindikasi terlibat politik praktis.
Keempat kepala dinas yang mengkampanyekan salam empat jari itu sekarang sedang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dugaan pelanggaran netralitas ASN.
“Iya (tidak netral) itu dari dulu. Makanya kita silakan (Bawaslu) untuk mengawasi”,katanya.
Dia juga mengatakan bahwa hubungan keluarga, sahabat dan juga pertemanan ASN dengan salah satu pasangan calon (Paslon) tidak bisa ditampik.
“Mau bagaimana orang punya hubungan keluarga dan ASN juga punya hak pilih. Saya berbicara apa adanya” , ujarnya.
Hak demokrasi ASN juga tidak bisa dicabut meski terbukti terlibat politik praktis. Tidak seperti TNI maupun Polri. Terlepas dari itu, ASN di Lombok Tengah diimbau untuk pandai-pandai membawa diri.
ASN jangan terlibat politik praktis, menyalahgunakan kewenangan maupun fasilitas negara yang melekat padanya.
“Sukur-sukur kalau tidak diketahui. Itu saja. Yang penting jangan diketahui. Kalau diketahui (Bawaslu), berarti dia sedang sial”, selorohnya.
