Lombok Utara (Inside Lombok) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) atas keberhasilannya mengamankan program Sekolah Rakyat, salah satu program unggulan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di daerah.
Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, mengatakan bahwa keberhasilan Pemda membawa program Sekolah Rakyat ke KLU bukan hal yang mudah. Ia menyebut, pemilihan KLU sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan hasil kerja keras dan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan.
“Sekolah Rakyat ini memang program pusat, tetapi berkat kepedulian dan kerja keras Pemerintah Daerah, Lombok Utara dipilih oleh pusat,” ujar Agus, Senin (10/11).
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendidikan gratis bagi seluruh kalangan masyarakat, namun juga akan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. “Diharapkan anak-anak di KLU yang kurang mampu bisa diintervensi dari sisi pendidikan, sehingga semua bisa mendapatkan pendidikan gratis namun secara layak,” jelasnya.
Selain itu, DPRD menilai keberadaan Sekolah Rakyat akan memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan membentuk generasi muda Lombok Utara yang unggul dan berkarakter.
Adapun Sekolah Rakyat permanen pertama di NTB akan dibangun di atas lahan seluas 6,5 hektare di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, KLU. Sebelumnya, beberapa lokasi rintisan program ini telah dibuka di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, berharap agar pembangunan sekolah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat. “Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, seluruh kalangan masyarakat berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.
Meskipun merupakan program pusat, Pemda KLU menegaskan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik sebelum maupun setelah pembangunan selesai. “Pembangunan ini menjadi sinyal kuat komitmen kami di daerah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas,” tegas Najmul. (dpi)
