Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) kembali mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara ke pemerintah pusat melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP). Proyek strategis tersebut dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional di kawasan pesisir Lombok Utara.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPR-PKP KLU, Sahgiwan, mengatakan kebutuhan anggaran pembangunan Jalan Lingkar Utara mencapai hampir Rp700 miliar, termasuk pembangunan jembatan. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan Balai Jalan hingga kementerian terkait untuk memperjuangkan dukungan anggaran dari pusat.
“Karena kita berada di daerah pesisir, jalan kabupaten ini diupayakan menjadi jalan penunjang pangan dan energi nasional. Kebutuhan anggarannya sangat besar, mencapai hampir Rp700 miliar, termasuk untuk pembangunan jembatan,” ujarnya, Jumat (8/5).
Ia menjelaskan, progres pembangunan Jalan Lingkar Utara saat ini baru mencapai sekitar 900 meter jalan yang telah teraspal. Usulan pembangunan jalan tersebut sebelumnya telah diajukan melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), namun belum memperoleh alokasi anggaran karena prioritas pendanaan diberikan untuk proyek jalan di Pulau Sumbawa.
“Sudah kita usulkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD). Tapi tahun kemarin kita kalah dengan pulau Sumbawa yang mendapatkan alokasi sekitar Rp60 miliar untuk akses jalan ke Tambora. Akhirnya, pulau Lombok tidak mendapatkan bagian,” ungkapnya.
Meski telah tiga tahun berturut-turut diusulkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan tetap konsisten memperjuangkan proyek tersebut. Hal itu sejalan dengan arahan Bupati Lombok Utara agar DPUPR-PKP terus mengawal usulan pembangunan Jalan Lingkar Utara ke pemerintah pusat.
“Pembangunan Jalan Lingkar Utara ini diharapkan tidak hanya menjadi transportasi baru bagi masyarakat KLU, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di sektor logistik dan pariwisata pesisir,” imbuhnya.
Sahgiwan menambahkan, optimisme terhadap kelanjutan proyek mulai muncul setelah Jalan Lingkar Utara masuk dalam salah satu isu program strategis Presiden. Pemerintah daerah berharap usulan yang terus disampaikan setiap tahun dapat memperoleh persetujuan pada tahun anggaran ini.
“Pak Bupati memerintahkan kami untuk tetap konsisten karena memang biayanya terlalu besar jika dibebankan ke daerah. Mudah-mudahan tahun ini usulan kita di-iya-kan oleh pusat, sehingga kelanjutan pembangunannya bisa segera kita kerjakan,” pungkasnya.
