Mataram (Inside Lombok) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan memperkuat langkah kolaboratif dalam percepatan penurunan angka stunting di NTB. Ajakan tersebut disampaikan pada kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting menjelang akhir tahun bersama mitra kerja dalam rangka evaluasi quickwin Provinsi NTB di Mataram, Rabu (03/12/2025).
Dalam paparannya, Umi Dinda menyampaikan perkembangan terbaru kondisi stunting di NTB. Dua kabupaten telah masuk zona hijau, yaitu Lombok Barat dan Sumbawa, sementara Lombok Timur dan Lombok Utara masih berada pada zona merah. Ia meminta kedua daerah tersebut memperkuat upaya penanganan. “Kita tidak boleh menutup-nutupi data. Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya, kita bisa bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan sampai merah dan yang merah harus berusaha naik,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan stunting bukan bagian dari kampanye politik, melainkan gerakan untuk menyelamatkan generasi masa depan NTB menuju Generasi Emas 2045. Umi Dinda menyampaikan apresiasi kepada instansi vertikal termasuk TNI dan Polri atas kontribusi melalui program GENTING, berupa intervensi gizi selama 90 hari dengan dukungan Rp15.000 per hari. Program ini membutuhkan komitmen besar dari orang tua yang harus menyiapkan sekitar Rp1,3 juta untuk satu anak selama intervensi. Menurutnya, angka tersebut masih berat bagi masyarakat berpenghasilan UMR sehingga bantuan pemerintah perlu diperkuat dengan partisipasi masyarakat dan inisiatif komunitas. “Partisipasi masyarakat ini menjadi solusi nyata dan berkelanjutan, karena kita tidak pernah bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahunnya,” ujarnya.
Umi Dinda menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor karena intervensi kesehatan saja tidak cukup. Ia menyebut faktor pendidikan, ekonomi keluarga, dan lingkungan sosial turut menentukan keberhasilan program, termasuk perlunya penanganan berbasis spasial agar intervensi tepat sasaran. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi wanita, dan lembaga pendamping atas kerja lapangan yang dinilai masih dibutuhkan banyak keluarga. Seragam yang dikenakan para peserta disebutnya sebagai simbol komitmen untuk mendampingi ibu dan anak di daerah terpencil.
Ia menyoroti berbagai dinamika lapangan, termasuk ibu yang menjadi orang tua tunggal atau menghadapi kondisi keluarga tidak ideal. Umi Dinda menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk membantu, namun tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga, khususnya peran ayah dalam mendukung istri dan anak. Menutup sambutan, ia mengajak seluruh pihak untuk tidak cepat puas dengan capaian yang ada. “Kita harus terus mengejar standar yang lebih baik, bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi menjadi provinsi yang mampu menunjukkan kemajuan lebih cepat,” tutupnya.
Ia menambahkan bahwa memasuki Desember, waktu evaluasi program tahun berjalan semakin terbatas sehingga seluruh rencana pelaksanaan program penurunan stunting tahun 2025 perlu dipastikan kesiapan dan tindak lanjutnya.
