Lombok Utara (Inside Lombok) – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Lombok Utara mengapresiasi peluncuran Unit Layanan Disabilitas (ULD) oleh BPBD Lombok Utara (KLU) sebagai inovasi penanggulangan bencana yang lebih inklusif. Kehadiran ULD dinilai menambah layanan penting bagi penyandang disabilitas, terutama dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana, Rabu (10/12).
Ketua LKKS KLU, Rohani Najmul Akhyar, menyatakan bahwa ULD merupakan langkah maju untuk menjamin perlindungan bagi penyandang disabilitas yang selama ini sering luput dari layanan maksimal. “Ini adalah langkah penting yang menunjukkan keberpihakan nyata kepada penyandang disabilitas,” ujarnya.
Ia menyebut pembentukan ULD sebagai respons atas pengalaman saat gempa 2018, ketika layanan bagi kelompok rentan belum optimal. “Saudara-saudara kita penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan ekstra baik keamanan, kenyamanan, maupun kesehatan yang harus terjaga dengan baik,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kerentanan ganda saat bencana, mulai dari keterbatasan mobilitas, akses informasi, risiko tindakan tidak bertanggung jawab, hingga kebutuhan fisik dan psikologis yang berbeda. Oleh sebab itu, LKKS menilai layanan ULD harus dikembangkan secara kolaboratif.
“Saya berharap layanan ini harus terintegrasi dengan seluruh sektor di Kabupaten Lombok Utara. Di dalam unit layanan itu harus ada unsur BPBD, Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan lainnya,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan penyandang disabilitas berlangsung sebelum, saat, dan setelah bencana sehingga ULD harus memastikan akses informasi kebencanaan, pendampingan, serta pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh. “Bukan hanya jika terjadi bencana saja. ULD harus memastikan keamanan, kesehatan, dan semua kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi,” ucapnya.
LKKS menilai penguatan layanan kebencanaan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan. Dengan peresmian ULD, Lombok Utara menjadi salah satu daerah di NTB yang mulai menerapkan pendekatan inklusif dalam pengurangan risiko bencana.
“LKKS berkomitmen untuk terus mendukung BPBD agar layanan ini benar-benar optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat disabilitas,” pungkasnya.
