Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas) menggelar aksi di kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin (20/4/2026), menuntut pemerintah daerah segera menertibkan distribusi gas elpiji 3 kilogram bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Aksi ini dipicu kelangkaan elpiji yang masih terjadi hingga tingkat pengecer dan berdampak pada aktivitas masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tabung gas kosong sebagai simbol sulitnya memperoleh elpiji di pasaran. Koordinator aksi, Eko Rahadi, menyatakan bahwa kelangkaan masih dirasakan luas oleh masyarakat. “Gas sampai sekarang masih sulit dicari, bahkan di pengecer juga kosong. Karena itu kami bawa tabung kosong ini agar pemerintah melihat langsung kondisi di masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kelangkaan tersebut berdampak langsung terhadap pelaku usaha kecil yang bergantung pada elpiji 3 Kg. “Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah, karena pedagang kecil seperti penjual cilok sangat terdampak. Mereka tidak bisa berjualan karena tidak ada gas,” katanya.
Eko juga menyoroti dugaan penggunaan elpiji subsidi oleh pelaku usaha besar seperti hotel dan restoran. “Penggunaan gas subsidi oleh usaha besar jelas tidak sesuai aturan. Kami minta instansi terkait bertindak tegas terhadap pelanggaran ini,” tegasnya.
Ia turut mengkritik pengawasan yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. “Selama ini yang sering diperiksa justru peternak ayam, padahal mereka bukan penyebab utama. Harusnya pengawasan juga menyasar pelaku usaha besar,” tambahnya.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa aspirasi massa akan diteruskan kepada Bupati. “Apa yang disampaikan dalam aksi ini akan kami laporkan kepada pimpinan, termasuk usulan penambahan kuota elpiji, baik subsidi maupun nonsubsidi,” ujarnya.
Juaini mengakui, kendala yang dihadapi saat ini adalah belum tersedianya data pasti terkait pengguna elpiji bersubsidi. “Data yang akurat memang belum tersedia, sehingga analisis distribusi masih terbatas. Saat ini yang ada baru sebatas data kualitatif,” jelasnya.
Ia juga menyebut peningkatan aktivitas ekonomi turut mendorong tingginya kebutuhan elpiji dan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengusulkan tambahan kuota.
Pemerintah daerah menyatakan akan terus memantau distribusi elpiji serta menindaklanjuti usulan yang disampaikan, sembari menunggu keputusan terkait penambahan kuota dari pihak terkait.
