Mataram (Inside Lombok) – Puluhan massa dari Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram menggelar aksi di kantor Gubernur NTB, Senin (20/4), menuntut pemerataan pembangunan di wilayah Bima serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Massa sempat memaksa masuk ke halaman kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi.
Koordinator Lapangan aksi, Arif Rizal Muhaimin, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1). Selain itu, IMBI juga menuntut pendidikan dan layanan kesehatan gratis tanpa syarat, merujuk pada UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3).
Dalam aksinya, massa juga mendesak pemerintah menghentikan kenaikan harga tiket transportasi yang dinilai tidak wajar, terutama saat momentum mudik. Mereka menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.
Di sektor agraria, IMBI menuntut kebijakan konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta menuntut upah layak bagi pekerja sesuai UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Aksi tersebut diterima oleh Asisten I Setda NTB, Fathul Gani, yang menyatakan akan menindaklanjuti seluruh tuntutan. “InsyaAllah Minggu depan kita agendakan pertemuan dengan Gubernur Iqbal,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan akan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan mahasiswa IMBI dengan Gubernur untuk membahas tuntutan yang disampaikan.
