Lombok Utara (Inside Lombok) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat tren penurunan angka kemiskinan paling agresif di Nusa Tenggara Barat (NTB), meski secara persentase masih tertinggi. Data menunjukkan penurunan signifikan terjadi dalam beberapa tahun terakhir, didorong sektor pertanian dan jasa akomodasi.
Kepala BPS KLU, Isa, menjelaskan angka kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), terutama dari sisi konsumsi kalori masyarakat. “Sejak awal berdirinya KLU, angka kemiskinan memang tertinggi dan saat ini berada di angka 20,74 persen. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah progresnya yang luar biasa. Penurunannya sangat signifikan dan tercepat di NTB,” ujarnya, Selasa (21/4).
Ia menyebut struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi sekitar 35 persen. Komoditas seperti cengkeh, cokelat, dan hortikultura, termasuk durian, menjadi penopang utama. Selain itu, investasi baru seperti tambak udang turut membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Dengan banyaknya usaha baru yang muncul, tenaga kerja terserap dan membawa upah ke rumah. Hal ini secara langsung meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membantu mereka keluar dari zona kemiskinan,” tuturnya.
Di sisi lain, sektor jasa akomodasi juga mengalami peningkatan signifikan. Tingkat hunian kamar hotel di KLU tercatat tertinggi di antara kabupaten/kota di NTB, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas pariwisata dan perputaran ekonomi.
“Kalau kita lihat salah satu indikator yang kita bisa jadikan acuan adalah tingkat hunian kamar hotel.KLU itu tertinggi di antara kabupaten kota lain. Ini kan pemasaran kamar hotel kita di KLU ini laris manis,” jelasnya.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di KLU turun dari 25,80 persen atau sekitar 60,13 ribu jiwa pada 2023 menjadi 23,96 persen atau 56,43 ribu jiwa pada 2024. Angka tersebut kembali menurun hingga mencapai 20,74 persen pada laporan terakhir. Untuk tahun 2026, proses survei telah selesai dan saat ini menunggu hasil penghitungan dari BPS pusat.
“Data 2026 sudah selesai kami survei. Begitu angka kami terima dari pusat, kami akan segera melaporkan hasilnya kepada Bapak Bupati. Kami optimis tren positif ini terus berlanjut seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap ekspansif, di mana PDRB harga berlaku kita juga naik dari Rp5,56 triliun menjadi Rp5,98 triliun,” pungkasnya.
