Mataram (Inside Lombok) – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih belum dapat beroperasi setelah ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pengurus SPPG meminta kepastian jangka waktu penutupan agar operasional dapat segera kembali berjalan jika persyaratan telah dipenuhi.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Fathul Gani, mengatakan permintaan tersebut muncul karena belum adanya kejelasan durasi penutupan. “Harus ada jangka waktu sejauh mana suspend itu akan ditutup supaya ada kepastian saja, kalau syarat sudah terpenuhi mereka meminta agar BGN bisa menghidupkan kembali,” kata Gani, Kamis (23/4/2026).
Sebelumnya, sebanyak 302 SPPG ditutup sementara karena tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dan belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dari jumlah tersebut, sebagian telah kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan, namun masih terdapat sekitar 126 SPPG yang tetap ditutup.
Gani menargetkan seluruh SPPG yang masih ditutup dapat memenuhi persyaratan pada April 2026 sehingga dapat kembali beroperasi. Ia menyebut penutupan ini berdampak langsung pada penerima manfaat program MBG, seperti peserta didik, yang sementara tidak mendapatkan layanan makanan bergizi. “Penerima (peserta didik dan lainnya) tidak menerima MBG. Dan ini tidak bisa dialihkan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, menyampaikan saat ini terdapat 781 dapur SPPG di NTB yang melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Sasaran kita 100 persen anak Indonesia mendapatkan MBG, kalau ada yang belum mendapatkan segera laporkan ke Satgas,” kata Eko.
Ia menambahkan, total SPPG yang disuspend baik karena tidak memenuhi SLHS, IPAL maupun dampak kejadian luar biasa mencapai 149 dapur. Program MBG juga mencakup anak tidak sekolah (ATS) dengan porsi yang disesuaikan usia. “Bagaimana memastikan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Pihak terkait menyatakan upaya pemenuhan persyaratan terus dilakukan agar seluruh SPPG dapat segera beroperasi kembali dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan normal.
