Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan empat pilar utama pembangunan desa, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan. Penegasan ini disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026), sebagai upaya menyelaraskan arah pembangunan berbasis desa.
Dalam pertemuan tersebut, Iqbal menegaskan pembangunan harus dimulai dari desa agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. “Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasIqbal.
Pada pilar pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memprioritaskan intervensi pada desa yang masuk kategori kantong kemiskinan, terutama di Lombok Timur. Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama melalui pendekatan terintegrasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas desa.
Di sektor ketahanan pangan, desa didorong mengoptimalkan potensi lokal di bidang pertanian dan peternakan untuk memastikan ketersediaan pangan serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sementara itu, pengembangan pariwisata desa diarahkan pada pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Iqbal juga menekankan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan desa. “Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” ujarnya.
Selain empat pilar tersebut, Pemprov NTB memperkuat dukungan sektor ekonomi melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank NTB Syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah juga mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI agar dapat bekerja ke luar negeri secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal.
“Lombok Timur merupakan penyumbang PMI terbesar. Kita ingin mereka berangkat tanpa utang dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” jelas Iqbal. Ia menambahkan pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI juga disiapkan agar pendapatan dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, menyatakan kesiapan pemerintah desa dalam mendukung implementasi empat pilar tersebut. “Kami siap menjadi garda terdepan dalam menggerakkan potensi desa, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.
Iqbal menegaskan sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi kunci percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. “Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” katanya.
