Mataram (Inside Lombok) – Hingga April 2026, okupansi hotel di Kota Mataram rata-rata di angka 30 persen. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang masih berlanjut pada 2026 ini menjadi salah satu penyebab rendahnya okupansi.
Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa Kurniawan, mengatakan sejumlah hotel di Kota Mataram memiliki kapasitas ruang pertemuan yang cukup besar. Dengan adanya fasilitas tersebut pelaku perhotelan juga sangat mengharapkan adanya kegiatan MICE.
“Itu mereka sangat down pendapatannya. Terjun bebas, turunnya bisa 50 persen lebih dibanding tahun sebelumnya,” katanya Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, kondisi hotel saat ini sedang berada pada fase mengkhawatirkan. Sehingga pelaku perhotelan berharap agar pemerintah melonggarkan kegiatan rapat. Sedangkan untuk hotel bintang dua ke bawah okupansinya disebut relatif stabil. Pasalnya, hotel bintang dua hanya menyediakan kamar bukan ruang pertemuan besar.
“Kalau hotel besar, terpukulnya dobel dari sisi penjualan kamar dan pemakaian ruang pertemuan yang tidak ada,” ungkapnya.
Ditambahkan ketua AHM, pada Tahun 2026 cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana, low season di awal tahun bertepatan dengan pelaksanaan Bulan Ramadan. “Kalau Ramadan, hotel di Kota Mataram ini huniannya selalu di bawah 30 persen. Jadi tahun ini terasa lebih berat karena bersamaan dengan awal tahun,” ujarnya.
Di tengah kondisi saat ini, pelaku perhotelan di Kota Mataram masih berharap pada pelaksanaan pekan olahraga provinsi (Porprov) NTB pada bulan Juli mendatang. Selain itu, selama kegiatan tersebut juga berbarengan dengan libur sekolah. Sehingga diharapkan, kondisi hotel pada triwulan ke II tahun 2026 ini bisa lebih baik. “Tiga bulan kedepan ini kalau Porprov digelar pada bulan Juli itu tidak ada penundaan atau pembatalan seperti pada triwulan kedua ini akan ada perbaikan di bulan Juli,” katanya.
Pada bulan Agustus biasanya okupansi hotel turun lagi dan setelahnya ada event MotoGP yang diharapkan meningkatkan okupansi hotel di Kota Mataram. “Agustus biasanya agak turun. Kita akan bersiap menyambut MotoGP,” katanya.
Made Adiyasa menambahkan, para pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram masih wait and see terkait rencana mengurangi karyawan di tengah kondisi sulit saat ini. Dari hasil diskusi para pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram yang tergabung dalam AHM, bahwa pengurangan karyawan menjadi salah satu opsi.
“Kemarin hasil diskusi di AHM, pengurangan karyawan memang menjadi salah satu pilihan, tetapi dengan adanya Porprov di bulan Juli, mungkin itu bisa diminimalisir,” katanya.
Akan tetapi sambungnya, jika perang terus berlanjut dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) maka akan berdampak pada peningkatan biaya. “Tapi kalau dampak perang ini berkelanjutan, belum lagi kelangkaan BBM yang meningkatkan cost operasional, itu yang kami khawatirkan,” kata dia.
Di tengah kondisi yang terjadi saat ini, pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram meminta agar pemerintah bisa meringankan pajak. Pasalnya, banyak komponen pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha perhotelan. Minimal pemerintah daerah dapat memberikan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 50 persen. Jika itu bisa diberikan pemerintah daerah, maka pelaku usaha perhotelan akan terbantu, sehingga potensi terjadinya pengurangan karyawan dapat dihindari.
“Pajak yang inline dengan pendapatan seperti PB1 (Pajak Pembangunan 1) mungkin sulit, tapi PBB karena ditetapkan pemerintah, mungkin dari sana bisa diberikan potongan. Hal ini pernah dilakukan karena waktu Covid-19 dulu, ada diskon PBB dan libur bayar pajak air tanah,” kata dia.
