Mataram (Inside Lombok) – Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan setelah stok solar di sejumlah SPBU dilaporkan cepat habis pasca kenaikan harga BBM non-subsidi, memicu antrean panjang dan keresahan di kalangan sopir angkutan umum.
Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, menyatakan para pengemudi kini diliputi kekhawatiran akibat ketidakstabilan stok BBM subsidi di lapangan. Ia menyebutkan, ketersediaan solar sering kali habis dalam waktu singkat, bahkan sebelum malam hari. “Teman-teman pengemudi rata-rata resah sekarang. Di SPBU itu stok tiba-tiba habis, sore hari sudah habis, maghrib habis. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini memaksa sopir yang telah mengantre untuk beralih ke BBM non-subsidi agar tetap beroperasi, meskipun harganya lebih tinggi. “Apa maknanya kalau selalu habis? Masyarakat yang harusnya dapat subsidi, kalau indikator di pompa sudah merah, terpaksa beli non-subsidi meski harganya naik berlipat-lipat. Ini sangat menekan biaya operasional mereka,” tuturnya.
Junaidi juga mengingatkan bahwa antrean panjang di SPBU bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi adanya gangguan distribusi. “Karena antrean panjang bukan sekadar masalah teknis, melainkan sinyal adanya gangguan distribusi yang jika dibiarkan bisa memicu kekacauan di lapangan,” terangnya.
Selain itu, Organda NTB menyoroti wacana pembatasan pembelian BBM subsidi seperti di Pulau Jawa. Ia menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi NTB yang memiliki jarak tempuh antarkota lebih jauh. “Kalau di NTB diterapkan batas 200 liter untuk bus besar, itu jelas tidak masuk akal. Untuk rute Bima – Mataram pulang-pergi, jumlah itu tidak akan cukup. Operasional transportasi kita bisa lumpuh,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sektor transportasi umum saat ini berada dalam kondisi sulit karena biaya operasional meningkat, sementara penyesuaian tarif berpotensi membebani masyarakat. “Kalau tarif kami naikkan, masyarakat pasti keberatan. Tapi jika subsidi tidak dikawal dengan benar, anggota kami yang akan terpukul dan gulung tikar,” katanya.
Organda NTB mendesak Pemerintah Provinsi NTB dan Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi di setiap SPBU. “Kami berharap pemerintah bersama Pertamina segera memastikan ketersediaan BBM subsidi tetap aman agar aktivitas transportasi dan distribusi barang di NTB tidak terganggu,” pungkasnya.
