Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memastikan stok elpiji 3 Kg tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kelangkaan yang terjadi di sejumlah wilayah disebut disebabkan oleh aksi panic buying yang memicu penimbunan, sebagaimana disampaikan Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini, usai rapat Forkopimda di kantornya, Senin (04/05/2026).
Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama Pertamina dan Hiswana Migas, ketersediaan elpiji 3 Kg dalam kondisi aman. “Kami didampingi dari Pertamina dan Hiswana Migas (himpunan wiraswasta nasional minyak dan gas) ingin menyatakan bahwa stok elpiji ini aman,” tegasnya.
Ia menjelaskan, hasil rapat koordinasi pimpinan daerah menemukan bahwa terbatasnya peredaran gas melon di masyarakat disebabkan oleh kepanikan warga yang membeli dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. “Sebenarnya gak ada (kelangkaan, Red), hanya kepanikan saja. Masyarakat yang biasa beli dua, jadi beli empat (menimbun, Red),” terangnya.
Dari hasil identifikasi di tingkat hulu oleh Pertamina, stok elpiji disebut dalam kondisi aman bahkan mengalami kelebihan sekitar 11 persen. “Ini di hulu (Pertamina, Red) stoknya aman, bahkan lebih,” imbuhnya.
Ia juga menyebutkan bahwa realisasi distribusi elpiji 3 Kg pada tahun 2026 baru mencapai sekitar 35 persen dari total alokasi tahunan. Ia memastikan pasokan akan tetap mencukupi hingga akhir tahun. “100 persen itu kan (akan dikeluarkan) per triwulan. Jadi, triwulan pertama itu 35 persen, terus nanti kalau sudah 35 persen yang kedua kan pas dia (stok LPG, Red),” bebernya.
Selain itu, pemerintah daerah mengingatkan agar penggunaan elpiji 3 Kg tepat sasaran, yakni untuk masyarakat miskin. Penggunaan oleh pelaku usaha seperti kafe atau industri rumahan dinyatakan sebagai pelanggaran. “Penggunaan gas elpiji (3 Kg, Red) di luar untuk masyarakat miskin, itu adalah pelanggaran,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Lobar juga telah menginstruksikan para camat untuk mengawasi distribusi di wilayah masing-masing. Aparat kepolisian turut dilibatkan dalam pengawasan guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. “Kalau ada aturan, ya taati. Tadi aparat (kepolisian, Red) sepakat untuk mengawasi dan sebagainya. Siapapun yang melanggar, pasti kita tindak,” tegasnya.
Pemerintah daerah memastikan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan guna menjaga distribusi elpiji 3 Kg tetap tepat sasaran dan mencegah kelangkaan di masyarakat.
