Lombok Tengah (Inside Lombok) – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah (Kejari Loteng) berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.406.049.997 dari sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani. Pemulihan tersebut dilakukan melalui mekanisme asset recovery, termasuk hasil lelang aset dan pembayaran uang pengganti oleh para terpidana.
Kepala Kejaksaan Negeri Loteng, Putri Ayu Wulandari, mengatakan penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada upaya mengembalikan kerugian negara. “Penegakan hukum tidak hanya bicara soal angka atau vonis, tetapi bagaimana hak-hak masyarakat bisa kembali melalui penyelamatan keuangan negara,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Ia menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan pelaku korupsi tidak memperoleh keuntungan dari tindakannya dengan mengejar dan merampas aset hasil kejahatan. “Kami telah berhasil mengamankan dana pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.406.049.997,” katanya.
Dana tersebut berasal dari sejumlah perkara yang ditangani Bidang Pidana Khusus. Di antaranya, hasil lelang aset milik terpidana kasus RSUD Praya atas nama dr. Muzakir Langkir berupa tanah dan bangunan di Desa Puyung senilai Rp771.451.000. Selain itu, dalam perkara korupsi konstruksi Jalan Akses Gunung Tunak tahun 2017, terpidana Fikhan Sahidu menitipkan uang pengganti sebesar Rp333.598.997 setelah putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.
Sementara itu, dalam perkara pembangunan Gedung Puskesmas Batu Jangkih tahun 2021, terdakwa berinisial A telah menitipkan uang pengganti sebesar Rp300.000.000. “Saat ini, perkara tersebut masih dalam proses penuntutan di Pengadilan Tipikor,” imbuhnya.
Putri Ayu Wulandari menambahkan, seluruh dana yang telah diamankan, baik melalui lelang maupun penitipan, akan disetorkan ke kas negara. “Dana ini adalah uang rakyat. Kami pastikan akan kembali menjadi manfaat nyata, seperti pembangunan jalan, sekolah, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat Loteng,” tandasnya.
