Lombok Tengah (Inside Lombok)- Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Suhaili FT mengatakan, pemerintah akan mengatur zona penangkapan benih lobster. Seiring dengan dibukanya kembali keran ekspor benih lobster.
Pengaturan zona penangkapan benih lobster ini dipastikan tidak berbenturan dengan industri pariwisata. Dengan begitu, nelayan tidak bisa menangkap benih di kawasan wisata.
Terlebih, potensi benih lobster berada di sepanjang pantai yang ada di Lombok Tengah.
“Itu harus kita atur, zonasi. Jangan sampai berbenturan”,kata Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Suhaili FT, belum lama ini di Praya.
Namun, sektor kelautan dan perikanan ini adalah kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga pengaturan zona itu harus dikeluarkan oleh provinsi.
Yang jelas, pembangunan suatu sektor sejatinya tidak boleh berdampak buruk terhadap program pemerintah yang lain.
“Hakikat pembangunan itu juga jangan sampai berdampak tidak baik terhadap program-program yang lain”, ujarnya.
Dia mengatakan, pembangunan suatu sektor harus seimbang dan berkesinambungan. Baik itu terhadap ekosistem laut, lingkungan hidup dan juga aspek-aspek pembangunan yang lain.
“Zonasinya sudah ada dari provinsi dan juga dari kabupaten. Karena kewenangan kelautan ini adalah kewenangan provinsi”, tandas Bupati.
