Mataram (Inside Lombok) – Masalah stunting masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah di Provinsi NTB. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, masalah stunting membutuhkan sinergi dan kerja sama semua pihak.
“Ini tidak main-main, stunting sangat mempengaruhi masa depan dan kehidupan generasi kita di masa yang aka datang,” ungkap Wagub, Senin (27/12).
Menurutnya, masalah stunting terjadi karena lingkungan yang tidak baik, kekurangan gizi serta faktor kesehatan lainnya. Biasanya stunting akan menyerang anak-anak pada seribu hari pertama kehidupan.
Ia menyebutkan angka stunting di NTB menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan input data dari sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) 2021, angka stunting di NTB berada pada 21,43 persen. Sedangkan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencapai angka 33,49 persen.
“Sehingga dalam penanganan stunting ke depan, kita lebih terarah. Karena menangani stunting tepat sasaran, efisien dan efektif, kita harus memiliki data real dari posyandu dan puskesmas di seluruh NTB,” tegas Wagub.
Wagub menjelaskan, penanganan masalah stunting memang harus benar-benar dikeroyok bersama. Terutama sinergi dengan Pita Putih Indonesia (PPI) NTB. Selain itu, Pemprov NTB juga menginisiasi program revitalisasi posyandu yang sudah mencapai 100 persen, yang salah satu fokusnya adalah untuk mendorong percepatan penanganan masalah stunting dan kematian ibu dan bayi yang berbasis dusun.
“Karena kita tahu bahwa masalah-masalah tersebut terjadi di dusun dan desa. Maka penanganannya harus mulai dari hulunya,” tegas Wagub.
Sementara itu, Ketua PPI Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, pengurus PPI memahami bahwa kegiatan pencegahan dan menurunkan angka stunting bukan pekerja pemerintah saja. Untuk itu, pihaknya telah berkomitmen bermitra dengan pemerintah bagaimana menurunkan angka stunting dan masalah perempuan di NTB.
“Fokus kita adalah meningkatan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, kesehatan bayi baru lahir dan pelayanan kesehatan,” ujar Niken. (azm)
